LABUAN BAJO | patrolipost.com – Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan tingkat prevalensi stunting paling tinggi di Indonesia yakni 37,8. Itulah kenapa NTT menjadi daerah prioritas dalam penurunan stunting mengingat di NTT masih banyak terdapat keluarga rentan stunting. Tahun 2003 ditargetkan angka stunting di NTT di bawah 20 persen.
Upaya kerjasama kolaboratif dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Dharma Pertiwi TNI dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Roadshow percepatan penurunan stunting digelar di daerah prioritas yaitu di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (15/9/2022).
Kabupaten Manggarai Barat dengan prevalensi stunting 38,5 merupakan tujuan roadshow keenam setelah Bandung, Medan, Aceh, Mojokerto, dan Lombok. Rangkaian kegiatan roadshow yang dihadiri Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa dimulai dengan memberangkatkan tim baksos secara simbolis yang terdiri dari Babinsa, Babinpotmar dan Babinkamtibmas dengan Sea Rider Lanal Labuhan Bajo di pelabuhan Water Front.
Selain itu dilakukan pula kegiatan peninjauan pelayanan KB gratis dengan 49 akseptor yang meliputi MOW atau Tubektomi, Implant, dan IUD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo serta pemberian motivasi dan edukasi bagi warga dan pemangku kepentingan untuk upaya percepatan penurunan stunting yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat.
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo mengatakan Roadshow percepatan penurunan angka stunting dilakukan melalui gelaran bakti sosial (baksos) dengan berbagai bentuk.
“Baksos pertama bentuknya KIE (komunikasi, informasi, edukasi) atau penyuluhan yang dirangkai demo masak menggunakan bahan produk lokal untuk mencegah stunting, karena baksos ini dikemas untuk mempercepat penurunan stunting. Yang kedua kita melakukan pelayanan, pasang susuk atau implant gratis, pasang IUD gratis dan operasi steril (tubektomi) gratis, bahkan yang dioperasi steril dapat uang saku Rp 300 ribu,” jelas dokter Hasto.
Hasto menyampaikan selain di Kabupaten Manggarai Barat, pelayanan KB turut dilakukan serempak di Kabupaten Manggarai. Hasto menambahkan, program KB perlu dilakukan sebagai upaya mengatur jarak kelahiran anak sehingga tidak menyebabkan angka stunting meningkat.
“Jadi NTT dimana mana masih harus perlu banyak pelayanan, meskipun ini pelayanan di Labuan Bajo tetapi sebagian besar peserta didatangkan dari Manggarai dan di Manggarai juga berlangsung pelayanan. Di sana ada 77 Aceptor dan di sini juga ada 77 Aceptor dan ini didukung oleh teman teman TNI/Polri, alhamdulilah sukses,” ujarnya.
“Karena dengan KB stuntingnya akan turun, stunting banyak terjadi karena anaknya terlalu banyak dan jaraknya terlalu dekat,” lanjut dokter Hasto.
NTT menjadi provinsi dengan tingkat prevalensi stunting paling tinggi di Indonesia yakni 37,8. Itulah kenapa NTT menjadi daerah prioritas dalam penurunan stunting mengingat di NTT masih banyak terdapat keluarga rentan stunting.
“Keluarga yang rentan stunting itu adalah keluarga yang masih ingin hamil dan masih ingin melahirkan tapi nggak punya sumber air bersih, keluarga yang punya anak bayi tapi tidak punya sumber air bersih, keluarga yang rumahnya belum layak huni, rumahnya kumuh dan mudah terkena TBC akhirnya stunting, keluarga yang tidak punya jamban sehingga buang airnya di sembarang tempat,” jelas mantan Bupati Kulonprogo dua periode ini.
Hasto menyebutkan, keluarga rentan stunting termasuk juga keluarga yang terlalu muda, yang usia menikahnya muda, dan hamil di bawah 20 tahun. Lalu keluarga terlalu tua, yang usianya sudah di atas 35 tahun masih ingin hamil. Keluarga yang terlalu sering melahirkan, jaraknya kurang dari 3 tahun dan yang terakhir keluarga yang terlalu banyak.
Menurutnya untuk Provinsi NTT, BKKBN menargetkan angka prevalensi stunting di tahun 2024 turun di bawah 20 persen.
“Syarat untuk memenuhi batas toleransi WHO adalah 20 persen. Sehingga kita menuju seperti yang diarahkan Pak Jokowi 14 persen, tetapi untuk NTT apabila sudah di bawah 20 persen sudah sangat bagus kalau menurut saya karena dari angka 37,8 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Mayjen TNI Purwo Sudaryanto menyampaikan TNI memiliki komitmen yang penuh dalam mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melibatkan semua personel TNI yang berada di daerah daerah dalam memberikan edukasi bagi pentingnya menu makanan bergizi bagi ibu hamil dan bayi sebagai upaya mencegah terjadinya stunting.
“Kemarin tanggal 8 Agustus sudah dilaksanakan kick off tentang penurunan percepatan angka stunting di Halim dengan BKKBN pusat termasuk Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara dan Bapak Kapolri dihadiri oleh Ibu Mega untuk memberikan edukasi tentang resep menu menu bergizi untuk ibu hamil dan Baduta dan ini kita edukasikan dan kita lakukan ke bawah dengan harapan di bawah nanti bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dalam roadshow yang dipimpin Kepala BKKBN dan Ketua Dharma Pertiwi Pusat Hetty Andika Perkasa ini dilakukan beragam kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya sosialisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bersama 100 orang Gabungan Persit KCK, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini , Ibu-ibu Bhayangkari, dan Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK, demo masak menu gizi seimbang untuk Baduta dan Bumil, penyerahan bantuan beras, telur serta bingkisan makanan tambahan bernutrisi untuk masyarakat berisiko stunting. (334)
