SINGARAJA | patrolipost.com – Rencana Pemkab Buleleng membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) terus dimatangkan. Untuk memastikan kantor layanan terintegrasi itu berjalan sesuai rencana, Rabu (28/12-2022) digelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
Bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, FKP digelar dengan mengundang instansi terkait. Dalam daftar undangan tercatat dari Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja hingga OPD terkait bahkan hingga kalangan LSM. Dalam kegiatan yang mengacu pada Perpres No 89/2021 tentang penyelenggaraan mall layanan publik diperlihatkan desain mall layanan publik yang rencananya akan berlokasi di lantai tiga Pasar Banyuasri Singaraja.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan optimis keberadaan mall layanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng, baik dari Pemkab Buleleng maupun instansi vertikal lainnya. Guna menjamin MPP dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan publik, maka kata Lihadnyana, diharapkan pelaksanaan FKP ini dapat menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan, sehingga MPP dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.
”Dalam rangka mewadahi seluruh pelayanan-pelayanan yang ada kita jadikan satu, maka diawali dengan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan atas rencana pembangunan MPP,” kata Lihadnyana.
Kepada leading sector penyelenggara MPP yaitu DPMPTSP Buleleng, Pj Bupati yang juga menjabat sebagai Kepala BKSDM Provinsi Bali itu mengingatkan agar kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola MPP dikerjakan dengan baik. Hal itu karena penyelenggaraan MPP tidak semata bergantung pada infrastruktur gedung MPP, namun juga kemampuan SDM dalam melayani dan tata laksana yang efektif dan efisien.
“Memang harus ada dukungan sarana prasarana, tetapi jangan lupa bahwa dukungan sarana prasarana tanpa didukung oleh SDM itu juga tidak akan bisa, ada sarana prasarana, ada SDM, dan kita membuat bagaimana tata laksananya, pola sistemnya seperti apa,” tegasnya.
Menanggapi Pj Lihadnyana, Kepala DPMPTSP Buleleng I Made Kuta menyanggupi penyediaan SDM untuk melaksanakan pelayanan di MPP. Disebutkan jajaran staf DPMPTSP Buleleng telah melalui sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, softskill yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat juga sudah dimiliki.
“Berbahasa Inggris sudah dilatih juga, di bidang IT juga, karena ini kan sudah berjalan di OSS-RB sejak setahun yang lalu, maka SDM yang ada di DPMPTSP Buleleng sudah andal,” tandasnya. (625)
