GIANYAR | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2022. Penghargaan WTP kali ini merupakan penghargaan ke-9 kali secara berturut-turut yang diraih Kabupaten Gianyar. Penghargaan diterima Bupati Gianyar, I Made Mahayastra bersama Wakil Ketua DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Masta dan Sekda Gianyar Dewa Gede Alit Mudiarta, di Kantor BPK Perwakilan Bali, di Denpasar, Selasa (9/5/2023).
Plt Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyampaikan BPK RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam berbagai kesempatan, BPK Perwakilan Provinsi Bali selalu mendorong Pemerintah Daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini WTP yang telah diperoleh. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan dan teknologi informasi, karena keduanya berdampak signifikan terhadap proses pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar, serta menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah saat ini. Pemeriksaan pelaporan keuangan sendiri, dilakukan secara intensif oleh BPK Perwakilan Bali di Kabupaten Gianyar sejak Februari-Maret 2023.
Opini WTP diraih Pemkab Gianyar secara berturut-turut sejak tahun 2014 merupakan sebuah prestasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gianyar kepada seluruh masyarakat Gianyar, ” ujarnya.
Inspektur Gianyar Gusti Bagus Adi Widhya Utama mengatakan, dalam opini WTP yang ke-9 kali secara berturut-turut ini, masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khususnya dalam penyajian laporan keuangan. “Terkait dengan sistem akrual dan juga pencatatan atas aset tetap kita, laporan realisasi anggaran, neraca dan lain-lain, sehingga perbaikan kedepan sangat dibutuhkan. Dengan pembangunan sistem pengelolaan yang baik kami yakini bisa kita penuhi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai arahan dari Bapak Bupati kita,” ucapnya. (kominfo/ikp)
