SEMARAPURA | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Klungkung menggelar kegiatan Internalisasi Core Values Berakhlak dan Employer Branding ASN pada pemerintah Kabupaten Klungkung, Kamis (16/1/2025).
Kegiatan dibuka oleh Penjabat Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika bertempat di Hotel Aston, Kuta, Kabupaten Badung.
“Penerapan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan akronim Berakhlak Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif menjadi sangat penting. Nilai-nilai ini menjadi landasan budaya kerja yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan integritas sebagai ASN,” ujar Nyoman Jendrika.
Lebih lanjut, Pj Bupati Nyoman Jendrika menjelaskan pendekatan berbasis employer branding dengan kolaborasi tim menggunakan talent DNA menjadi langkah penting dalam penguatan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah sebagai koordinator dan penanggungjawab masing-masing jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi lintas unit kerja, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun komitmen bersama untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang optimal.
Dengan pelibatan Perangkat Daerah (PD) sebagai koordinator dan penanggungjawab masing-masing jenis penerimaan PAD, diharapkan potensi sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan PAD.
Sementara itu Kepala BKPSDM IB Wirawan Adi Putra melaporkan kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan sinergi lintas unit kerja, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun komitmen bersama untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang optimal.
Kegiatan berlangsung selama dua hari mulai hari Kamis 16 Januari sampai Jumat, 17 Januari 2025. Diikuti sebanyak 47 peserta yang terdiri dari pimpinan perangkat daerah sebagai koordinator dan penanggung jawab masing-masing jenis penerimaan PAD Kabupaten Klungkung, beserta pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendapatan daerah. (855)
