SEMARAPURA | patrolipost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung mulai melibatkan desa adat, untuk ikut mengelola sampah di Klungkung. Setiap desa adat di Klungkung nantinya diwajibkan membuat pararem, yang mengatur kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga dan mengelolanya hingga tuntas di wilayah desa.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, AA Ngurah Kirana mengungkapkan, penanganan sampah menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari Pemkab, desa dinas, termasuk desa adat. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Sampah.
Desa Adat pun diminta menyiapkan pararem (peraturan tertulis) tentang pengelolaan sampah wilayah di desa adat. Pemkab sudah mensosialisasikan pembuatan pararem ini ke para bendesa adat.
“Kami kira peran desa adat nanti akan sangat signifikan, dalam mengatur kebiasaan warga di lingkungan desa adat. Pararem ini nantinya diharapkan biasa mengatur kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, lalu dikelola di desa,” ujar AA Kirana, Jumat (21/8/2020).
Setelah sampah dipilah dari sumbernya dalam bentuk sampah organik, sampah non organik dan residu, pihak desa adat agar berkoordinasi dengan desa dinas untuk mengelola sampah yang sudah dipilah tersebut. Tahun 2021 setiap desa dinas diwajibkan untuk sudah mampu mengelola sampahnya sendiri, bisa dengan sistem tempat olah sampah setempat (TOSS) atau tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
“Tahun 2021 semua desa harus sudah memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri. Intruksi Bupati pun sudan jelas, dana alokasi desa tidak boleh lagi sepenuhnya untuk pembangunan fisik. Namun harus dialokasikan untuk pengelolaan sampah dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Sejauh ini dari 53 desa di Kabupaten Klungkung, baru 22 desa memiliki TOSS. Kirana juga berjanji akan kembali turun ke desa adat, untuk mensosialisasikan penanganan sampah oleh warga. (855)
