LABUAN BAJO | patrolipost.com – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Edistasius Endi dan Yulianus Weng dalam menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, aman dan nyaman bagi warga masyarakat.
Untuk menghadirkan penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai, Pemkab Mabar melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai hal, diantaranya penyediaan sarana/prasarana kesehatan, penyediaan SDM Kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan Kesehatan.
Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan salah satunya dilakukan melalui peningkatan Akreditasi Puskesmas. Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan sebagai tindakan pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan atas sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko.
Kebijakan ini kemudian direspon oleh Pemkab Manggarai Barat melalui pengalokasian anggaran untuk melakukan pendampingan proses akreditasi Puskesmas.
“Pada awal pelaksanaannya banyak Puskesmas di Manggarai Barat yang dinyatakan lulus dengan strata Akreditasi Dasar dan terdapat pula sejumlah Puskesmas yang dinyatakan remidial atau tidak lulus,” sebut Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Adrianus Ojo.
Namun secara perlahan, kata Adrianus, dari total 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, 22 Puskemas sudah terakreditasi dengan rincian 9 Puskesmas terakreditasi purnama, 7 Puskesmas terakreditasi utama dan 6 Puskesmas terakreditasi madya.
Status Akreditasi Purnama merupakan predikat tertinggi dalam penilaian akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
Peningkatan kualitas ini menunjukkan kondisi saat ini dimana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Puskesmas sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Artinya saat ini pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemkab Mabar melalui Puskesmas sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita patut berbangga akan hal tersebut sembari terus berjuang untuk terus meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan,” ujar Adrianus.
Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
Pendekatan akses pelayanan kesehatan bukan hanya menyediakan fasilitas kesehatan dan SDM Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saja, tetapi juga menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Adrianus menyebut menyikapi era kemajuan teknologi yang super canggih saat ini, digitalisasi pelayanan kesehatan merupakan cara jitu untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan. Menyikapi hal ini Dinas Kesehatan Mabar terus berbenah diri untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan.
Upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan digitalisasi pelayanan kesehatan melalui sebuah inovasi dengan brand Wekarlawa.
“Inovasi ini dapat mendekatkan pasien atau pengunjung dengan Puskesmas karena mereka dapat melakukan pendaftaran online atau mengakses mesin antrean online yang tersedia di Puskesmas. Rekam medik pasien secara elektronik juga terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan atau dokter di puskesmas,” jelas Adrianus
Pembangunan 4 Puskesmas Baru
Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab tersebut maka pada tahun 2022 Pemkab Mabar terus berupaya untuk menambah jumlah Puskesmas terutama pada wilayah yang memiliki destinasi wisata.
Hal ini dilakukan supaya keberadaan Puskesmas tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat juga untuk memastikan jaminan keselamatan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata di wilayah tersebut.
Upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan usulan ke pemerintah pusat melalui DAK Fisik. Harapan ini kemudian disambut baik oleh Pemerintah Pusat dengan disediakannya menu peningkatan Pustu menjadi Puskesmas dalam usulan DAK Fisik.
“Kesempatan baik ini kemudian tidak disia-siakan oleh Pemkab Mabar dengan mengajukan usulan peningkatan 4 Pustu menjadi Puskesmas,” sebutnya.
Usulan ini terealisasi pada tahun 2023 dimana 4 Puskesmas baru dibangun dari peningkatan Pustu yaitu Puskesmas Batu Cermin, Puskesmas Komodo, Puskesmas Kakor dan Puskesmas Golo Mori.
“Satu hal yang sangat membanggakan adalah dari 6 usulan Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas di seluruh Indonesia, 4 diantaranya di Manggarai Barat,” ujar Adrianus.
Pengendalian Vektor Malaria
Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan perairan/laut dan merupakan dataran rendah maka Labuan Bajo dan beberapa daerah lainnya di Kabupaten Manggarai Barat sering menjadi tempat yang nyaman bagi nyamuk pembawa penyakit malaria untuk berkembang biak dengan cepat.
Selain bagi warga masyarakat, malaria merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Menyadari kondisi tersebut Pemkab Mabar melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya pengendalian vector penyebab malaria. Salah satunya melalui instruksi bupati Edistasius Endi untuk memperkuat surveilans migrasi malaria sebagai program peningkatan kewaspadaan terhadap timbulnya kasus malaria. Program ini bekerjasama dengan Kantor Kesehatan dan Pelabuhan (KKP) kelas IV Labuan Bajo melalui pengawasan pada pintu pintu masuk/keluar di pelabuhan.
Surveilans Migrasi Malaria merupakan program peningkatan kewaspadaan terhadap timbulnya malaria dengan melakukan analis terus menerus dan sistematis terhadap kecendrungan migrasi penduduk dan kecendrungan ekspor.
Surveilans Migrasi Malaria dapat mendeteksi dini adanya penularan setempat, perubahan kondisi lingkungan, vector serta perilaku penduduk yang berpotensi terjadinya penularan malaria.
Dengan melibatkan stakeholder terkait, kerja kolaboratif pengendalian penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Manggarai Barat berbuah manis pada tahun 2022 dimana Pemkab Manggarai Barat dinobatkan sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang bebas malaria.
Penghargaan berupa sertifikat Eliminasi Malaria diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dari Presiden Jokowi di titik nol IKN di Kalimantan Timur. Upaya untuk mengeliminasi malaria sendiri secara intens sudah dilakukan Pemkab Mabar sejak tahun 2019.
Untuk menyandang status sebagai daerah bebas malaria, Pemkab Mabar harus mempertahankan tiga indikator utama yakni: Annual Parasite Incidence kurang dari 1 per 1000 penduduk, Slide Positive Rate kurang dari 5 persen dan tidak ada kasus indigenous atau penularan setempat. Tiga indikator ini harus dipertahankan selama 3 tahun berturut turut sejak tahun 2019 -2022 hingga akhirnya meraih sertifikat Eliminasi Malaria.
“Prestasi ini tentu sangat membanggakan, apalagi perjuangan untuk mendapatkan itu sangat tidak mudah. Tetapi dalam kebersamaan, semuanya menjadi mungkin. Dengan dinobatkan sebagai Kabupaten Bebas Malaria, maka para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang dulu takut datang ke Kabupaten Manggarai Barat karena angka penyakit malarianya tinggi, sudah tidak perlu lagi merasa takut terpapar penyakit malaria,” sebut Adrianus.
Penyediaan Coldroom
Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemkab Mabar adalah penyediaan tempat penyimpanan vaksin atau Coldroom yang memadai. Mutu vaksin sangat erat kaitannya dengan ketersediaan tempat penyimpanan yang memadai dengan suhu yang akurat. Ketersediaan Coldroom sebagai tempat penyimpanan vaksin selalu menjadi masalah klasik di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Manggarai Barat.
Kondisi keterbatasan ruang fiskal yang dialami oleh Kabupaten Manggarai Barat, tidak membuat kami putus asa apalagi menyerah pada keadaan. Dengan mengandalkan hubungan baik dengan Pemerintah Pusat, akhirnya pada tahun 2024, Pemkab Mabar berhasil mendapatkan bantuan Coldroom untuk menyimpan vaksin dalam jumlah yang sangat besar. Kabupaten Manggarai Barat sebagai satu-satunya kabupaten di NTT yang mendapatkan bantuan ini,” tutup Adrianus. (334)
