DENPASAR | patrolipost.com – Aksi jemput bola dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur dengan melakukan perekaman E-KTP terhadap warganya yang merantau di Bali. Kegiatan digelar di Jalan Jempiring Nomor 21, Desa Dauh Puri Kangi, Kecamatan Denpasar Utara, Senin (13/1). Lebih dari 1.000 warga SBD yang melakukan perekaman E – KTP, namun jumlahnya bakal bertambah karena akan berlangsung selama tiga hari.
Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka bersama Wakil Ketua I DPRD SBD, Haji Samsi Pua Golo, Wakil Ketua II Maxsimilianus Kaka dan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Agustinus Pandak.
Marthen Christian mengatakan, perekaman E – KTP bagi warganya ini dilaksanakan di Bali didasari dua hal. Pertama, untuk melaksanakan program pendataan penduduk oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu program kerja 100 hari pertama sejak dirinya bersama Bupati Kornelius Kodi Mete pada 8 September 2019.
Kedua, program ini menyasar sampai ke Bali untuk merespons keluhan banyaknya warga SBD terlibat kasus kriminal di Bali dan tidak memiliki identitas E-KTP.
“Pemilihan Bali sebagai tempat dilakukannya perekaman E-KTP ini karena dari pendataan penduduk SBD lebih banyak merantau ke Bali. Bahkan kegiatan seperti ini direncanakan untuk kembali dianggarkan tahun depan,” ungkapnya.
Dikatakannya, banyaknya warga SBD di Bali tidak memiliki E-KTP dipicu oleh beberapa hal. Misalnya, masalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Ini kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sesungguhnya pemerintah sudah berupaya proaktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kegiatan ini digelar selain untuk melaksanakan kewajiban juga untuk memberikan pembinaan.
“Pelayanan perekaman E-KTP di SBD terhambat karena masalah jaringan internet. Jaringan Telkomsel sering mengalami gangguan. Apalagi jaringan yang digunakan untuk merekam KTP ini adalah jaringan khusus. Kami hadir di sini hari ini karena kami tidak mau menjadikan hambatan itu sebagai alasan untuk tidak melayani rakyat,” ujar Marthen.
Mengenai banyaknya masyarakat SBD datang ke Bali, menurut Marthen dipengaruhi oleh tiga motif, yakni menuntut ilmu dan pengetahun (kuliah), mencari pekerjaan dan ketiga adalah ‘pelarian’ dari pelaku kasus kriminal di Sumba. Dia menduga oknum yang melakukan tindakan kriminal di Bali ini adalah oknum yang memiliki catatan kriminal di SBD.
“Saya berharap agar penduduk SBD yang berkelakuan baik bisa memberikan hal yang baik. Sehingga diharapkan para oknum yang berulah itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak dapat diterima oleh aturan atau siapa pun. Apalagi Bali ini adat dan budayanya luar biasa. Jangan sampai itu tercoreng,” imbuhnya.
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBD, Agustinus Pandak mengungkapkan target awalnya adalah merekap E-KTP untuk 500 orang. Ternyata setelah tiba di Bali yang sudah terdaftar sebanyak 1.000 lebih orang. Dia mengaku dalam catatan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil warga SBD yang merantau ke Bali sekitar 3.100. Faktanya di sini warga SBD di atas 7.500 lebih.
“Ribuan warga ini datang ke Bali melalu jalur darat, laut dan udara. Kami akui ada kelemahan dalam pengawasan. Sekitar 7.500 warga yang ada di Bali itu saya terima dari paguyuban SBD. Dari jumlah tersebut sekitar 3.500 yang masuk paguyuban,” tuturnya.
Ketua paguyuban SBD, Gidion Ndapatady mengatakan, perekaman E-KTP ini digelar karena banyak sekali warga SBD di Bali tak memiliki identitas termasuk E- KTP. Melihat hal tersebut, pihaknya melakukan pendekatan dengan pimpinan DPRD SBD. Melalui DPRD dibicarakan kepada bupati sehingga perekaman E-KTP dapat digelar di Bali.
“Perekaman E-KTP hari sudah dibicarakan oleh pimpinan DPRD SBD kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. Kami berharap dengan langkah ini kami bisa menertibkan warga kami. Apa yang terjadi selama ini adalah ulah dari segelintir orang,” katanya.
Perekaman E-KTP yang digelar oleh Pemkab SBD ini disambut baik oleh Ketua Paguyuban Flobamora Bali, Yosep Yulius Diaz. Pencarian solusi terhadap seringnya warga SBD terlibat kasus di Bali sudah dibicarakan dengan Satpol PP Provinsi Bali. Lalu pembicaraan itu dibicarakan juga ke Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
“Akhirnya hari ini salah satu upaya penertiban penduduk dari SBD ini dilakukan langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Saya menilai ini sebagai bentuk perhatian yang luar biasa. Kami sebagai pengurus inti Flobamora Bali sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin,” ungkapnya. (007/cr02)
