DENPASAR | patrolipost.com – Upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian UMKM di sektor pariwisata secara garis besar sudah sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha segmen tersebut agar dapat pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Setelah terdampak parah selama setahun terakhir, dalam laporan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) terdapat 75 persen UMKM di sektor yang terdampak pandemi, pemerintah pun menyalurkan bantuan langsung dalam bentuk uang tunai sebagai insentif modal usaha.
Pemerintah berencana meluncurkan Rp2 triliun untuk UMKM di sektor pariwisata dalam program Bangga Wisata Indonesia yang belum lama ini diinisiasi. Selain itu, April ini akan disalurkan insentif senilai Rp400 miliar kepada UMKM sektor pariwisata.
Namun, upaya pemulihan sektor pariwisata masih dihinggapi kekhawatiran. Kendati sudah mengalokasikan Rp14,2 triliun untuk pemulihan, Kementerian Keuangan merasa perlu sangat berhati-hati dalam mengucurkan anggaran untuk memulihkan sektor tersebut.
Sebab, pemulihan di sektor pariwisata dikhawatirkan berisiko meningkatkan kasus Covid-19 dengan meningkatnya mobilitas massa yang justru menjadi bumerang bagi perekonomian ke depannya. Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai pemerintah tidak memiliki pilihan selain menggelontorkan bantuan tunai bagi pelaku UMKM sektor pariwisata.
UMKM sektor pariwisata, jelasnya, belum memiliki alternatif untuk bisa terlepas dari situasi sulit, sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah tetap harus diberikan sebagai penopang dalam bertahan. “Setidaknya mereka diberikan bantuan untuk survive. Pemerintah harus melakukan hal itu untuk menyelamatkan UMKM sektor pariwisata agar bisa survive,” ujar Fithra seperti dilansier Bisnis.com, Senin (19/4).
Secara keseluruhan, sambung Fithra, pelaku UMKM masih akan berada di dalam kondisi survival mode dan belum bisa berharap dari kehadiran wisatawan mancanegara tahun ini. UMKM pariwisata dikatakan baru bisa memanfaatkan wisatawan domestik sampai dengan akhir tahun.
Dengan demikian, lanjutnya, tanpa luncuran dana dari pemerintah, UMKM pariwisata Indonesia diprediksi bakal kian sulit di tengah situasi dilema, antara pemulihan ekonomi atau risiko penyebaran Covid-19. “Jangan sampai, di saat recovery UMKM pariwisata tidak bisa tune in dengan sektor-sektor yang lain. ini yang harus ditangani oleh pemerintah,” ujarnya. Selain itu, kata Fithra, bantuan tunai perlu diimbangi dengan upaya pembenahan infrastruktur agar pelaku ekosistem sektor pariwisata siap ketika pintu wisata bagi turis asing dibuka. Net
