JAKARTA | patrolipost.com – Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada April 2021. Biasanya akan banyak calo CPNS yang mengiming-imingi janji surga, yakni dapat membantu lolos seleksi. Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap praktik percaloan.
Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Teguh Widjinarko mengatakan jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi, terlebih tanpa tes itu dapat dipastikan bohong.
Sebab, penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi, baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sudah transparan dan akuntabel.
“Mulai pendaftaran secara online hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung,” kata dia, dilansir Rabu (24/3/2021).
Pemerintah, dijelaskannya mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Hal itu termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara untuk soal tes disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemerintah berupaya mencegah percaloan rekrutmen CPNS dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian. Selain itu, Kementerian PAN-RB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa. PNS yang terbukti terlibat praktik percaloan juga dipastikan akan dipecat secara tidak hormat.
Menurut Teguh, praktik calo dapat dihindari masyarakat dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya seperti website maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala.
“Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” jelasnya.
“Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” tambahnya.
Sebagai informasi, tahun ini pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk CPNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi. (305/dtc)
