DENPASAR | patrolipost.com – Hingga saat ini belum ada satu pun putra-putri Bali yang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon menteri. Dari sejumlah nama yang telah dipanggil, rata-rata adalah kalangan profesional dan tak satu pun di antaranya berasal dari Pulau Dewata.
Menanggapi situasi ini, pengamat politik dari Universitas Ngurah Rai Denpasar Dr Luh Riniti Rahayu meminta masyarakat Bali untuk bersabar. Menurut dia, proses penentuan menteri oleh Presiden Jokowi masih berlangsung. Jika pada akhirnya Bali tanpa jatah, maka masyarakat tidak perlu kecewa.
“Sabar saja. Kan masih berproses sampai Rabu besok. Jika ada menteri dari Bali patut kita bersyukur. Bila tidak, kita tidak perlu kecewa,” kata Riniti, kepada patrolipost.com, di Denpasar, Selasa (22/10/2019).
Menurut aktivis Bali Sruti ini, urusan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, siapapun yang dipercayakan oleh kepala negara, tentu merupakan putra – putri terbaik bangsa yang memang layak dipercayakan sebagai menteri.
“Masalah menteri, itu hak prerogratif presiden. Yang penting Bali memilih Jokowi 92 persen, bukan untuk mendapat jatah menteri. Namun rakyat Bali percaya bahwa Jokowi akan membawa negara kita menjadi lebih maju dalam hal persatuan dan kesejahteraan,” tegas Riniti.
Secara terpisah pengamat sosial politik dari Universitas Udayana Dr Ni Made Ras Amanda Gelgel, SSos, MSi, mengingatkan, jabatan menteri sesungguhnya merupakan hak prerogatif presiden. Yang tak kalah pentingnya, kata dia, jabatan menteri tidak dalam kapasitas mewakili rakyat.
“Pertanyaannya, apakah yang menjadi menteri itu mewakili kita, mewakili rakyat? Kan tidak. Jadi kalau pun memang tidak ada menteri dari Bali, itu bukan sesuatu yang harus diributkan,” ujar mantan jurnalis ini.
Ia menambahkan, Presiden Jokowi tentu memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan nama-nama para pembantunya selama lima tahun ke depan. Orang – orang yang dipilih masuk kabinet, tentu yang dipandang siap menjalankan visi dan misi presiden.
“Jadi kalau sampai (dari Bali) tidak ada (menteri), tentu ada alasannya. Presiden pasti punya banyak pertimbangan. Ayo lebih berkarya saja,” pungkas Amanda. (182)
