DENPASAR | patrolipost.com – Akhir triwulan III 2021, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi. Adapun penyalurannya telah mencapai Rp 5,35 triliun kepada 113.241 debitur.
Menurut skemanya penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro sampai dengan Rp 50 juta hingga mencapai Rp 3,07 triliun. Sedangkan berdasarkan Pemdanya masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp 900 miliar.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Bali Teguh Dwi Nugroho saat Konferensi Pers APBN Triwulan III Tahun Anggaran 2021 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Rabu (27/10/ 2021).
Penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro, kemudian disusul KUR Kecil sampai Rp 500 juta dan super mikro sampai dengan Rp 10 juta, totalnya mencapai Rp 2,16 triliun dan Rp 117 miliar. Sedangkan menurut Pemdanya didominasi Kota Denpasar yang disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp 748 miliar.
Adanya penyaluran dana desa di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar 593,4 miliar rupiah atau 87,38 persen dari total alokasi sebesar Rp 679 miliar. Dimana Provinsi Bali menjadi provinsi dengan penyaluran dana desa tercepat dan paling baik kinerjanya dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Lebih lanjut Teguh Dwi Nugroho mengatakan, periode triwulan III tahun 2021, pemerintah pusat terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang integratif dalam upaya untuk penanganan Covid-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
“Salah satunya melalui komponen Belanja Negara (Government Spending). Dengan dorongan pada komponen tersebut, diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih,” ungkapnya.
Pihaknya memaparkan selain penyaluran dana desa, penyaluran BLT Desa sampai dengan akhir triwulan III 2021 di Provinsi Bali juga menunjukkan kinerja yang baik. Penyalurannya telah mencapai Rp 169,9 miliar atau sebesar 25,02 persen dibandingkan dengan total pagu Dana Desa di Provinsi Bali. Sedangkan apabila dibandingkan dengan proyeksi penyaluran BLT Desa di Provinsi Bali yang sebesar Rp 227 miliar maka penyalurannya telah mencapai 74,85 persen.
Total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III 2021 telah terealisasi sebesar Rp 6,85 triliun dari target sebesar Rp 11,92 triliun atau 57,48 persen.
“Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2019 yang masing-masing sebesar 68,27 persen dan 70,29 persen. Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh elemen Pendapatan Negara. Sampai dengan posisi 22 Oktober 2021, total Penerimaan Pemerintah pusat telah mencapai Rp. 7,46 triliun (62,5 persen),” sebutnya.
Sementara dari sisi belanja, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Total belanja pemerintah pusat adalah sebesar Rp 7,6 triliun atau 64,7 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp 11,71 triliun.
“Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 60,78 persen dan tahun 2019 yang mencapai 62,55 persen Sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 8,24 triliun (70,01 persen),” imbuhnya.
Teguh menambahkan proyek-proyek prioritas nasional yang ada di Bali telah berjalan dengan baik dan capaian rata-rata sekitar 81 persen, bahkan beberapa telah mencapai 100 persen. Proyek-proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan.
Di sisi lain, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan III 2021 telah direalisasikan sebesar Rp 8,8 triliun atau 75,88 persen dari alokasi yang disediakan.
“Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 33,95 persen, namun sampai dengan 22 Oktober 2021 DAK Fisik telah terealisasi sebesar Rp. 533,8 miliar atau 55,7 persen,” jelasnya.
Sementara Plt Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Bali Dudung Rudi Hendratna menyatakan, masa pandemi memberikan pengaruh yang luar biasa, tidak hanya pada perekonomian masyarakat Bali yang notabenenya sudah bertahun-tahun struktur perekonomiannya bergantung terhadap industri pariwisata.
“Penerimaan pajak di Bali sebanyak 64,20 persen dari target Rp 7,990 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp 464 miliar atau 71,4 persen,” imbuhnya.
Penyaluran tetap dari sisi sektor usaha didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 42 persen, disusul oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 22 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 15 persen. (030)
