RAMALLAH | patrolipost.com – Perpecahan akan membatasi kemajuan dalam perundingan rekonsiliasi antara faksi Palestina Hamas dan Fatah. Hal ini berdasarkan percakapan dengan lima sumber di kelompok tersebut, namun pertemuan tersebut menyoroti bahwa kelompok Islam tersebut kemungkinan akan mempertahankan pengaruhnya setelah perang Israel di Gaza.
Diberitakan BBC, pembicaraan antara Hamas dan Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan diadakan di Tiongkok pada pertengahan Juni, menurut pejabat dari kedua belah pihak. Hal ini menyusul dua putaran perundingan rekonsiliasi yang baru-baru ini dilakukan, satu di Tiongkok dan satu lagi di Rusia. Namun Kementerian luar negeri Tiongkok menolak berkomentar terkait hal tersebut.
Pertemuan berikutnya akan diadakan di tengah upaya mediator internasional untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan salah satu poin penting adalah rencana “sehari setelahnya” bagaimana wilayah kantong tersebut akan dikelola.
Dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara Barat, Hamas dimusuhi jauh sebelum serangannya pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang di Israel, dengan lebih dari 250 sandera.
Namun meski mereka dihantam secara militer, pertemuan para politisi Hamas dengan para pejabat dari Partai Fatah yang mengendalikan politik Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel menunjukkan tujuan kelompok tersebut untuk membentuk tatanan pascaperang di wilayah Palestina.
Orang tersebut, seperti pejabat lain yang tidak disebutkan namanya, menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah sensitif dengan media.
Hamas yang memerintah Gaza sebelum perang, mengakui bahwa mereka tidak dapat menjadi bagian dari pemerintahan baru wilayah Palestina yang diakui secara internasional ketika pertempuran di wilayah tersebut akhirnya berakhir, kata sumber tersebut.
Meskipun demikian, mereka ingin Fatah menyetujui pemerintahan teknokratis baru di Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari kesepakatan politik yang lebih luas, kata sumber dan pejabat senior Hamas Basim Naim.
“Kami berbicara tentang kemitraan politik dan persatuan politik untuk merestrukturisasi entitas Palestina,” kata Naim, yang menghadiri putaran perundingan Tiongkok sebelumnya dalam sebuah wawancara.
“Apakah Hamas berada di dalam pemerintahan atau di luarnya, hal itu bukanlah tuntutan utama gerakan tersebut dan Hamas tidak menganggapnya sebagai syarat untuk melakukan rekonsiliasi,” katanya.
Naim, seperti kebanyakan pemimpin politik Hamas, beroperasi di pengasingan di luar Gaza. Prospek Hamas untuk bertahan sebagai pemain politik yang berpengaruh merupakan isu pelik bagi negara-negara Barat.
Meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempunyai tujuan perang di Gaza untuk menghancurkan kelompok yang didukung Iran, sebagian besar pengamat sepakat bahwa Hamas akan tetap ada dalam bentuk tertentu setelah gencatan senjata. Sebagai sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin, gerakan ini memiliki jangkauan dan akar ideologis yang dalam di masyarakat Palestina.
Amerika Serikat dan Uni Eropa menentang peran Hamas dalam memerintah Gaza setelah perang, yang mana serangan Israel telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Namun, beberapa pejabat AS secara pribadi menyatakan keraguan bahwa Israel akan memberantas kelompok tersebut. Seorang pejabat senior Amerika mengatakan pada tanggal 14 Mei bahwa Washington berpikir kecil kemungkinannya Israel dapat mencapai “kemenangan total”.
Membunuh setiap anggota Hamas adalah hal yang tidak realistis dan bukan tujuan tentara Israel, namun menghancurkan Hamas sebagai otoritas pemerintahan adalah “tujuan militer yang dapat dicapai,” kata Peter Lerner, juru bicara militer Israel.
Kesempatan Rendah
Negara-negara Barat mendukung gagasan bahwa Gaza pascaperang akan dipimpin oleh Otoritas Palestina (PA), pemerintahan yang dipimpin oleh Abbas yang memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat. Berbasis di Ramallah, Otoritas Palestina secara luas diakui secara global mewakili Palestina dan menerima bantuan keamanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Dipimpin oleh Abbas, dan sebelum dia Yasser Arafat, Fatah adalah pemimpin perjuangan Palestina yang tak terbantahkan selama beberapa dekade hingga bangkitnya Hamas.
PA juga menguasai Gaza hingga tahun 2007, ketika Hamas mengusir Fatah dari wilayah tersebut, setahun setelah mengalahkan Fatah dalam pemilihan parlemen, saat terakhir kali warga Palestina memberikan suaranya.
Meskipun ada perundingan, permusuhan antar faksi berarti kecilnya peluang tercapainya kesepakatan untuk menyatukan kembali pemerintahan di wilayah Palestina, berdasarkan percakapan dengan lima sumber, pandangan yang juga diamini oleh empat ahli.
“Harapan saya terhadap pemulihan hubungan sangat kecil atau kurang,” kata Yezid Sayigh, peneliti senior di Carnegie Middle East Center.
Rakyat Palestina mencita-citakan sebuah negara di seluruh wilayah yang diduduki Israel dalam perang tahun 1967, ketika Israel merebut Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.
Meskipun 143 negara mengakui Palestina, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia pada minggu lalu, harapan akan adanya negara berdaulat telah memudar selama bertahun-tahun seiring Israel memperluas pemukiman di Tepi Barat dan menentang pembentukan negara.
Perpecahan Hamas-Fatah semakin memperumit tujuan tersebut. Faksi-faksi tersebut memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai strategi, dimana Fatah berkomitmen untuk melakukan negosiasi dengan Israel untuk mewujudkan negara merdeka sementara Hamas mendukung perjuangan bersenjata dan tidak mengakui Israel.
Kepahitan ini terungkap pada pertemuan puncak Arab pada bulan Mei, ketika Abbas menuduh Hamas memberi Israel “lebih banyak alasan” untuk menghancurkan Gaza dengan melancarkan serangan pada 7 Oktober.
Hamas mengatakan pernyataan itu sangat disesalkan dan menyebut 7 Oktober adalah momen penting dalam perjuangan Palestina.
Piagam pendirian Hamas tahun 1988 menyerukan kehancuran Israel. Pada tahun 2017, Hamas mengatakan mereka menyetujui negara transisi Palestina dalam batas-batas yang sudah ada sebelum perang tahun 1967, meskipun mereka masih menolak mengakui hak keberadaan Israel. Hamas telah menegaskan kembali posisi ini sejak pecahnya perang Gaza. (pp04)
