JAKARTA | patrolipost.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syarief Hasan mengingatkan agar pemerintah Indonesia terus bersiaga di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Pasalnya hingga detik ini, polemik di Laut Natuna Utara masih diperseterukan oleh China, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya.
Jika perseteruan antara China, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya perihal Laut Natuna Utara tak kunjung usai, menurut Syarief, bukan tidak mungkin hal tersebut akan memicu potensi terjadinya perang terbuka.
Oleh karena sengketa itu, pemerintah Indonesia didesak untuk terus melakukan penjagaan di Laut Natuna Utara. Menurut Syarief Hasan, keamanan di Laut Natuna Utara sangatlah urgen meski wilayah tersebut adalah wilayah terluar Indonesia.
“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman,” katanya, Jumat (29/1).
Syarief menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line yang koordinatnya tidak pernah diketahui, sehingga menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris juga turut ikut campur.
“Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal,” kata Syarief.
Dengan demikian, Syarief mendorong pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Natuna Utara dengan Indonesia mengambil peran sebagai ‘pemimpin’.
Selain itu, Syarief turut mendukung agar ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy, Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara.
AS Tolak Klaim China
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Anthony Blinken menyatakan pihaknya menolak semua klaim China di atas Laut Natuna Utara yang menjadi hak negara-negara Asia Tenggara.
Menlu AS itu mengatakan China telah melanggar hukum internasional soal sengketa Laut Natuna Utara. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung di ASEAN mendapatkan tekanan dari China untuk mengakuinya.
Pernyataan tersebut dilontarkan setelah Menlu AS Anthony Blinken berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin, salah satu negara ASEAN yang bersengketa dengan China.
Perjanjian yang sempat diabaikan Presiden Filipina Rodrigo Duterte itu kemungkinan akan kembali diperkuat untuk melawan klaim China di Laut Natuna Utara.
“Menteri Blinken berjanji untuk membela negara Asia Tenggara dalam menghadapi tekanan RRC (Republik Rakyat China),” kata Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan resmi.
“Menteri Blinken menekankan pentingnya Kesepakatan Pertahanan Bersama untuk mengamankan kedua negara,” ujar mereka dalam pernyataan tersebut.(305/prc)
