SEMARAPURA | patrolipost.com – Sidang Paripurna DPRD Klungkung tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 berjalan tertib dan lancar, Selasa (21/7/2020). Mayoritas fraksi menyatakan persetujuannya. Namun masih ada sejumlah fraksi memberikan catatan kepada Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta terkait adanya piutang tunjangan kenerja (tukin) dan insentif yang dianggap terlalu besar dan menjadi beban pada anggaran berikutnya.
Seperti pernyataan Fraksi Nasdem memberikan catatan pelaksanaan APBD 2019 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hanya saja, Nasdem tidak mengurai secara rinci apa yang harus mendapatkan perhatian dari bupati.
Dilain pihak, Fraksi Golkar mengingatkan bupati agar segera menindak lanjuti dengan cepat dan tepat apa yang menjadi temuan BPK selama ini. Sementara itu Fraksi Hanura meminta Inspektorat berperan aktif dalam menindaklajuti temuan BPK serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap program dan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Persoalan dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) juga menjadi catatan Fraksi Hanura. Demikian pula masalah aset daerah.
“Saudara bupati agar mendata dan menata seluruh aset daerah dan segera menyelesaikan permasalahan aset daerah yang masih tertunda,” ungkap Putu Sri Handayani dari Fraksi Hanura. Fraksi Gerindra sama sekali tidak memberikan catatan atas pertanggung jawaban bupati.
Fraksi PDI-P misalnya, memberikan catatan soal pelaksanaan program Bima Juara. Fraksi PDIP meminta program Bima Juara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak bukan pada kelompok tertentu.
Namun rupanya Bupati Suwirta saat membacakan sambutan sudah menggaris bawahi dengan menyampaikan masukan, pendapat, kritik, usul dan saran yang berkembang dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019 adalah proses positif dalam negara demokrasi karena tanpa ada koreksi dikawatirkan malan pemerintahan tidak berjalan sesuai harapan bersama.(855)
