Pilkel Serentak, Polisi Warning Money Politik

SINGARAJA | patrolipost.com – Pemilihan kepala desa serentak, Kamis (31/10) cukup membuat naik tensi politik Buleleng. Para calon kepala desa berusaha menarik simpati massa dengan gaya masing-masing. Bahkan dugaan permainan money politik sempat mencuat pada kontestasi tingkat desa itu.

Untuk menghindari kisruh pada proses pemilihan kepala desa, Polres Buleleng mewarning kepada masing-masing calon untuk tidak melakukan praktik transaksional pada perhelatan nanti.

“Kami ingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan money politik. Kalau itu dilakukan apalagi sampai OTT akan berdampak buruk bagi calon,” kata Kabag Ops Polres Buleleng Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma, seizin Kapolres Buleleng, Rabu (30/10).

Kompol Agung mengatakan, distribusi logistik sudah usai dilakukan di 79 desa. Dan lanjut distribusi surat suara akan digeser ke 583 TPS sore H-1 pemilihan kepala desa.

“Semua proses tahapan pemilihan sudah siap dari distribusi logistik hingga kesiapan pengamanan dari Polres Buleleng, dibantu TNI maupun petugas di masing-masing desa,” imbuhnya.

Terkait pengamanan, Kompol Agung menyebut pola pengamanan dibagi tiga rayon, wilayah Timur, Tengah dan Barat. “Dengan pola pengamanan menjadi tiga rayon ada pasukan pengamanan yang berada di masing-masing desa dan pasukan Dalmas kerangka maupun inti,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Buleleng I Made Subur mangatakan, tidak ada libur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat coblosan Pilkel, Kamis (31/10) nanti. Menurut Subur, ASN tetap masuk kerja seperti biasa saat Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan.

Kendati demikian, kata Subur, para ASN bisa memanfaatkan waktu luang saat bekerja datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

“Tidak ada libur bagi ASN saat coblosan. Regulasinya (libur kerja) memang tidak ada. ASN bisa memanfaatkan waktu di sela kerja untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Subur, Rabu (30/10).

Selain itu Subur mengingatkan, para ASN agar menjaga netralitas saat coblosan pemilihan kepala desa. “Para ASN kan jadi panutan masyarakat, jadi selayaknya memberikan contoh yang baik,” ujarnya.

Soal TPS yang menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah, Subur menyebut sekolah tetap menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Hal itu setelah berkordinasi dengan Disdikpora Buleleng. “TPS yang menggunakan gedung sekolah, nantinya fakultatip. Ya, tidak diliburkan,” tambahnya.

Dari data yang dilansir, ada 11 gedung madrasah yang dijadikan TPS. Selain itu, juga meminjam 54 gedung sekolah dasar (SD), 3 gedung SMP dan 2 gedung Taman Kanak-kanak (TK) yang dijadikan TPS oleh panitia. (625)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.