SINGARAJA | patrolipost.com – Gaung penolakan atas upaya PDI Perjuangan (PDIP) sebagai satu-satunya partai yang mengusulkan wacana sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai politik (parpol) di Pemilu 2024 menggelinding ke daerah. Suara penolakan di pusat oleh delapan parpol di DPR RI yang menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup juga menjadi suara pimpinan parpol di daerah.
Ke delapan parpol yang menolak itu yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Beberapa pimpinan parpol di Buleleng juga kompak menyuarakan penolakan tersebut. Bahkan mereka menyebut sikap pimpinan pusat akan menjadi sikap mereka di daerah. Seperti yang disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng Gede Harja Astawa. Ia menyatakan sebagai kader dan seluruh jajaran akan taat kepada kebijakan pimpinan. Termasuk sikap menolak wacana sistem proporsional tertutup.
”Jelas, kita taat organisasi. Disamping itu pula, sistem proporsional terbuka lebih demokratis. Wakil rakyat yang terpilih adalah wakil rakyat yang dapat dukungan riil di masyarakat,” kata Gede Harja, Senin (9/1/2023).
Pernyataan senada disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Buleleng Luh Gede Herryani. Menurut dia mengikuti keputusan pimpinan pusat adalah keharusan sehingga apapun itu akan diamankan.
”Tentu saya selaku pimpinan partai Demokrat Buleleng mengikuti sikap DPP Partai Demokrat,” ucapnya. Begitu juga dengan statmen yang disampaikan Ketua DPD PAN Buleleng Swandi Dwi Harsono. Ia menyatakan keputusan DPP merupakan keputusan mengikat dan tentu telah melalui proses kajian sebelum diambil keputusan.
“Tentunya setiap keputusan yang diambil DPP pastinya sudah melalui pembahasan/musyawarah maupun kajian mendalam. Jadi sebagai bagian dari Partai Amanat Nasional di daerah tentunya kami mendukung dan siap mengamankan setiap keputusan organisasi (DPP PAN),” katanya.
Suara yang sama disampaikan Partai NasDem Buleleng. Melalui Ketua DPC Partai NasDem Buleleng Made Suparjo menyatakan pihaknya ikut menolak usulan yang menginginkan dilakukan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 nanti.
”Kami sudah pasti akan mengikuti keputusan induk partai kita. Karena system proporsional terbuka bagi kita sangat fair,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Golkar Buleleng IGK Kresna Budi juga mengatakan hal yang sama. Kader Golkar Buleleng yang digadang-gadang bakal maju pada Pilkada 2024 nanti sebagai calon Bupati Buleleng ini mengatakan, secara tegas mendukung keputusan DPP Golkar yang menginginkan pemilu dilakukan dengan cara proporsionla terbuka.
”Partai mengambil sikap mendukung sistem pemilu proposional terbuka dan kita mendukung keputusan DPP Golkar tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, DPC PKB Buleleng dan DPCD PKS Buleleng nyaris bersuara sama. Sekretaris PKB Buleleng H Mulyadi Putra mengatakan Buleleng satu sikap dengan DPP PKB terkait sistem pemilu proporsional tertutup.
”Sikap kita sama dengan DPP PKB tentu keputusan tersebut sudah berdasar pertimbangan yang matang. Karena itu kita pun menyatakan sikap yang sama,” ujar H Mulyadi Putra.
Sementara Ketua DPD PKS Buleleng Muhammad Muslim menyatakan, di PKS memiliki tradisi tegak lurus dalam menjalankan kebijakan partai. Karena itu suara penolakan atas usulan sistem proporsional tertutup akan diteruskan oleh kader-kader PKS diakar rumput.
”Untuk kami di PKS apapun keputusan pimpinan di pusat adalah cerminan di daerah, karena itu merupakan aspirasi dari kami di daerah,” tandasnya.
Sebelumnya PDIP menggulirkan wacana sistem proporsional tertutup atau mencoblos parpol di Pemilu 2024. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menganggap sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) seperti yang diterapkan saat ini menelan ongkos sangat mahal. (625)
