JAKARTA | patrolipost.com – Program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa menjadi angin segar bagi para peternak, asalkan Pemerintah bisa merevisi Undang-Undang Peternakan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, Singgih Januratmoko melalui keterangan di Jakarta, Minggu (11/8/2024).
Dikutip dari Antara, Pinsar Indonesia melalui Musyawarah Nasional (Munas) VI menilai, program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran berpotensi membangun ekonomi perunggasan yang lebih kompetitif. Namun untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah terlebih dahulu merevisi Undang-Undang (UU) Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Lebih lanjut, pihaknya siap mendukung keberlanjutan program makan siang bergizi gratis yang diusung oleh presiden terpilih di periode mendatang.
“Mengantisipasi kebutuhan pangan seperti beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu kami berkoordinasi dengan semua pihak. Tentu, kami akan mengedepankan para peternak agar mendapatkan harga yang baik,” kata Singgih.
Singgih menilai selama ini peternak unggas menghadapi masalah kelebihan suplai (oversupply) peternak yang bergerak di bidang budidaya ayam broiler. Menurutnya, permintaan atau konsumsi daging ayam masyarakat tumbuh jauh di bawah kemampuan produksi ayam broiler.
Adapun kaitannya dengan program makan siang bergizi gratis, kata Singgih, diperkirakan ada sekitar 82 juta orang mulai dari usia PAUD, SD, SMP, SMA hingga lansia yang akan menerima program pemerintah tersebut, dengan proyeksi sejumlah dampak positif seperti serapan ayam yang meningkat 10 sampai 20 persen, yang juga menyebabkan harga akan lebih stabil.
“Program makan bergizi gratis sudah diketok pada APBN 2025 senilai Rp 71 triliun. Saat ini harga ayam sering naik turun, diharapkan melalui program ini bisa (harga bisa) stabil,” ujarnya.
Melalui Munas VI Pinsar Indonesia, Singgih yang kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum Pinsar Indonesia 2024-2029 itu juga menyampaikan adanya revisi dalam UU Peternakan tersebut bisa mendorong harga ayam di atas harga pokok produksi (HPP), sehingga bisa mewujudkan aspirasi dan harapan peternak mandiri. (pp04)
