DENPASAR | patrolipost.com – Menyikapi bias informasi terkait penertiban alat sosialisasi berbau politik pada jalur yang dilalui rombongan Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke wilayah Kabupaten Gianyar, Pj Gubernur Bali SM. Mahendra Jaya menepis tudingan bahwa pencopotan baliho capres-cawapres bermuatan politis.
Menurut Mahendra Jaya penertiban murni mengacu pada Protap kunjungan kenegaraan, baik itu Presiden maupun Wakil Presiden.
“Agar masyarakat tak mempersepsikan hal itu sebagai tindakan tendensius terhadap partai atau kelompok tertentu, itu tidak ada muatan politis sama sekali,” jelas Mahendra Jaya, Rabu, 1 November 2023.
Mahendra Jaya merasa perlu meluruskan pemberitaan dan video terkait pencopotan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan Kabupaten Gianyar.
“Saya jelaskan bahwa penertiban alat sosialisasi pada lokasi acara merupakan keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan Kunker Presiden ke Bali yang dihadiri unsur Forkopimda Provinsi,” jelasnya.
Rakorwil berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Minggu (29/10). Koordinasi itu dihadiri perwakilan dari Pemkab Badung dan Gianyar serta tim advance.
Salah satu hasil Rakorwil adalah menyepakati pembersihan dan merapikan jalur, khususnya terkait keberadaan alat sosialisasi yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan Presiden RI.
“Peserta Rakorwil sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter. Termasuk keberadaan baliho, spanduk dan alat sosialisasi yang tak ada kaitan dengan substansi kunjungan presiden,” jelasnya.
Perwakilan Pemkab Gianyar yang hadir diminta berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik parpol, calon legislatif maupun tim sukses.
Namun sayangnya, hingga satu jam sebelum acara, alat sosialisasi itu masih terpasang. Sehingga, Pemprov Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya.
Jika saja Pemkab Gianyar melakukan koordinasi dengan pihak pemilik alat peraga, dirinya memastikan Satpol PP Bali tak perlu turun langsung melakukan penertiban. Mahendra Jaya mengatakan, yang dilakukan jajaran Satpol PP Bali hanya merapikan.
“Sesuai dengan hasil Rakorwil, petugas kita hanya merapikan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon,” kata Mahendra Jaya.
Alat sosilisasi itu sama sekali tak dihilangkan. Hanya, dipindahkan ke tempat yang semestinya.
“Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres tertentu, tapi termasuk yang lain seperti milik caleg dan partai,” jelasnya.
Setelah kunjungan Presiden usai, Mahendra Jaya mengatakan, alat sosialisasi dikembalikan seperti semula.
“Kami di Pemprov Bali berkomitmen selalu menjaga netralitas ASN,” tegasnya. (pp03)
