NUSA PENIDA | patrolipost.com – Perkembangan pariwisata di Bali perlu mendapat dukungan dari lintas sektoral. Namun permasalahan sampah, jangan sampai membunuh keberhasilan pariwisata itu sendiri. Penanganan sampah harus ada peraturan sangat tegas dari masyarakat adat bagiyang membuang sampah sembarangan.
“Khususnya Nusa Penida, pulaunya kecil. Kalau semua masyarakat membuang sampah di laut, maka akan merusak ekosistem laut dan pariwisata itu sendiri. Jadi masyarakat harus membuat peraturan yang keras dan hukuman yang setimpal untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” ungkap Mediator, Advokat Yuli Utomo SH MH saat pembukaan PKM Internasional dengan tema “Integrated Collaborative Ecotourism Management In Sakti Village, Nusa Penida” di Desa Sakti, Nusa Penida, Sabtu 21 Februari 2026.
Dikatakan Yuli Utomo, studi kasus Filiphina di Pulau Boracay dan kris tourism pada tahun 2018. Permasalahan utamanya adalah 90 – 115 ton sampah per hari, limbah hotel langsung ke laut, ledakan sampah plastik, pembangunan ilegal di sepadan pantai, kerusakan terumbu karang dan ancaman kesehatan publik.
Kemudian tindakan tegas dari pemerintah Filiphina dengan menutup total selama 6 bulan, pembongkaran bangunan ilegal, perbaikan sistem limbah, pembatasan jumlah wisatawan, larangan merokok, minuman alkohol, dan plastik sekali pakai di pantai.
Untuk itu, ia berharap Nusa Penida tidak terjadi seperti di Pulau Boracay yang mana masyarakat di pulau itu sendiri membuang sampah sembarangan ke laut. Disamping itu, ia juga berharap pemerintah agar pajak atau potongan karcis masuk di destinasi pariwisata tersebut dikembalikan ke daerah itu sendiri untuk pembangunan pariwisatanya.
“Bali tidak boleh menjadi korban keberhasilannya sendiri. Jika laut rusak, pariwisata runtuh. Jika masyarakat tersingkir, konflik muncul. Dan jika hukum lemah, eksploitasi menang. Hukum itu harus mengayom atau menguntungkan masyarakat sekitar. Apalagi di Bali, hukum itu sesuai dengan Tri Hita Karana,” ujarnya.
Yuli Utomo menjelaskan, global framing Bali dalam konteks dunia adalah ikon pariwisata global, destinasi pariwisata bahari kelas dunia dan pusat ekonomi berbasis tourism. Namun saat ini, overcapacity pariwisata, tekanan terumbu karang, degradasi wilayah pesisir dan konflik ruang ekonomi versus konservasi.
“Jika tidak dikelola berbasis konservasi dan pemberdayaan, daya dukung ekologis akan menurun, pariwisata kehilangan fondasi alamnya dan masyarakat lokal semakin terpinggirkan,” katanya.
PKM ini menghadirkan narasumber dari Australia, Mrs Dakota Hotham. Kegiatan ini diterima secara resmi oleh Sekretaris Desa Sakti, I Nyoman Darma. Turut hadir jajaran pimpinan Fakultas Pascasarjana Unwar, Dekan Prof DR Ni Luh Made Mahendrawati SH MHum, Wakil Dekan, Kaprodi MIH, Dr Ni Komang Arini Styawati SH MHum, dan para pengelola program studi.
Dalam sambutannya, Sekretaris Desa Sakti, I Nyoman Darma menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan kegiatan PKM di wilayahnya. Ia menilai, kehadiran perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam tata kelola pariwisata yang profesional.
Sementara Dekan Prof DR Ni Luh Made Mahendrawati menyampaikan, kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap isu lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan alat-alat kebersihan kepada pemerintah desa setempat.
“Bantuan ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan sampah di kawasan destinasi wisata, sejalan dengan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan lingkungan hidup di daerah pariwisata. Juga keberlangsungan hubungan kampus dengan daerah tujuan wisata yang harmonis dan berkelanjutan,” ujarnya. (007)
