DENPASAR | patrolipost.com – Fasilitas WiFi gratis di area public di Provinsi Bali selama ini menjadi tempat berkumpulnya warga untuk bersantai, termasuk para siswa belajar daring. Sebagai upaya mengurangi kerumunan warga selama penerapan PPKM Darurat, maka WiFi gratis di real public dinonaktifkan pukul 20.00 Wita.
Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat meninjau vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan OJK Regional 8 Bali-Nusra bekerjasama dengan Bank Indonesia, di Denpasar, Kamis (8/7/2021). Menurutnya, semua hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan perkumpulan banyak orang maka dicoba dilakukan pembatasan.
Penyediaan fasilitas WiFi Gratis oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang berada di ruang public (yang menjadi pilihan bagi warga masyarakat sebagai tempat berkumpul) juga akan non aktif pada pukul 20.00 Wita.
“Bagi warga dan anak-anak yang menggunakan fasilitas WiFi gratis untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, saya minta untuk diselesaikan sebelum pukul 20.00 Wita. Ini bukannya melarang tetapi diminta untuk menyelesaikan sebelum pukul 8 malam,” kata Dewa Indra.
Menurut Made Indra, tingkat penyebaran virus Covid-19 yang belakangan mengalami peningkatan di Provinsi Bali, disinyalir akibat mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Selain vaksinasi, PPKM Darurat menjadi langkah untuk kembali dilakukan pemerintah Provinsi Bali, guna memutus penyebaran virus Covid-19.
“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ini pada dasarnya berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan mobilitas penduduk, berpotensi menyebarkan Covid-19,” tegas Sekda Dewa Indra.
Ia menambahkan, pertumbuhan harian Covid-19 di Bali semakin memperlihatkan dinamika yang naik. Apabila dilihat dari indikator Bad Okupansi Rasio (BOR), tekanan terhadap rumah sakit semakin meningkat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pemakaian tempat tidur di rumah sakit khususnya di BOR ruang ICU dan BOR ruang isolasi.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Bali untuk meningkatkan ketahanan imunitas tubuh dengan vaksinasi.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tri Broto mengatakan, program percepatan vaksinasi OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menarget sebanyak 9.545 orang dari total 335 ribu orang di seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan RI. (pp03)
