DENPASAR – patrolipost.com – Dengan melibatkan instrumen pemerintah terdepan di tingkat bawah yaitu, Kepala Desa dan Lurah diharapkan penanganan Covid-19 bisa lebih baik dan sukses. Selain itu, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro tahap kedua akan diperpajang, mulai 23 Februari sampai dengan 8 Maret mendatang.
Demikian dikatakan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo, ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang mendiskusikan tentang perkembangan pelaksanaan PPKM berbasis mikro dan Posko Covid-19 Desa/Kelurahan melalui video conference (vidcon) di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Sabtu (20/2/2020).
Rakor via vidcon tersebut diikuti Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya didampingi Kakesdam IX/Udayana Kolonel Ckm dr I Made Mardika, SpPD, MARS, FINASIM, Karumkit Tk II Udayana Kolonel Ckm dr I Made Putra Yukti Mardayasa, SpAn, MARS, dan Waas Ops Kasdam IX/Udayana.
Mengawali rakor tersebut, Doni Monardo mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang setiap saat selalu memberikan yang terbaik terhadap bangsa dan negara. “Semoga, semuanya yang telah bagus dalam evaluasi ini agar dipertahankan dan yang masih belum tentunya harus ada perbaikan dan pembenahan,” harap Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan Pemerintah dalam beberapa minggu terakhir ini menunjukan tren yang menggembirakan, sebab kasus aktif Covid-19 menurun cukup drastis. Demikian pula kondisi “bed occupancy rate (BOR) di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19, khususnya di 7 provinsi prioritas utama pemerintah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Waasops Panglima TNI Marsma TNI Ir Tedi Rizalihadi S MM memaparkan gelar kekuatan TNI di 7 provinsi prioritas di 5 Kodam, termasuk Provinsi Bali di Kodam IX/Udayana berjumlah 1.100 personel Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) guna mendukung pelaksanaan Operasi PPKM Mikro.
Pembentukan Posko PPKM Mikro di 7 provinsi prioritas, terutama di Provinsi Bali di wilayah Kodam IX/Udayana, secara keseluruhan terdapat 716 desa dan kelurahan dengan 770 anggota Babinsa telah membentuk 716 Posko di desa dan kelurahan.
“Dengan demikian, Provinsi Bali telah mencapai 100% pembentukan Posko, ketimbang wilayah lainnya yang memiliki kendala masing-masing,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Bali Drs I Made Rentin AP MSi menyampaikan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro di Bali berbasis desa adat bersinergi dengan desa/kelurahan.
“Sejak awal penanganan Covid-19 pada Februari 2020, sesungguhnya Gubernur Bali telah mengaktivasi Posko Satgas Gotong Royong berbasis desa adat yang di dalamnya terdapat anggota dari unsur adat, pecalang, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas yang bersinergi dalam melakukan upaya 3T dan 3M secara optimal,” kata Made Rentin.
Salah satu indikasi meningkatnya kasus Covid-19 di Bali, karena adanya berbagai kegiatan sosial budaya, adat, dan agama.
“Oleh sebab itu, Pak Gubernur telah menyikapi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur dengan Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, yang memutuskan bahwa tidak melarang penyelenggaraan kegiatan upacara agama, namun harus dengan jumlah kehadiran orang yang dibatasi serta mensyaratkan agar melakukan rapid test antigen,” jelas Kalaksa BPBD Bali. (246)
