JAKARTA | patrolipost.com – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas para koruptor pada masa pemerintahannya rupanya bukan sesumbar belaka. Buktinya, mantan jenderal tersebut sudah beberapa kali menyampaikan dengan tegas bahwa koruptor tidak diberi ruang gerak pada masa pemerintahannya.
Hal ini disampaikan kembali oleh Prabowo pada dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. Selain itu dirinya juga meminta jangan ada jiwa korps yang keliru di institusi pemerintahan.
“Pasti setiap institusi ada yang baik dan tidak baik. Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban,” tegas Prabowo dikutip dari Antara.
Prabowo juga menegaskan kewajibannya dengan Wapres Gibran Rakabuming adalah menjalankan amanat UUD 1945 beserta sederet undang-undang yang ada. Oleh karena itu, bagi yang melanggar hukum wajib menjalankan proses hukum.
“Jadi saya mengimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang. Kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus,” tegasnya.
“Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, ilegal mining, ini-itu, manipulasi laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat tetapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan,” jelasnya.
Selain itu, bagi kader Gerindra, Prabowo menyampaikan hal yang sama. Tidak boleh bebas melakukan tindakan melanggar hukum hanya karena menjadi kader Gerindra. Hukumannya sama, wajib menjalani proses hukum.
“Saya juga selalu sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak!” tegasnya.
Komitmen Prabowo tersebut akan dibuktikan seiring berjalannya waktu. Jangan hanya kalangan atas, korupsi yang dilakukan pemerintah tingkat bawah pun wajib diusut. Apalagi godaan dana desa dengan jumlah yang banyak membuat para kades dan aparatnya bisa terjerumus. (pp04)
