JAKARTA | patrolipost.com – Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Menurutnya, sebagaimana diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024).
Prabowo menilai, demokrasi yang ada di Indonesia saat ini harus diperbaiki. Oleh sebab itu Dia meminta seluruh ketua umum partai politik untuk mengubah sistem pemilu di Indonesia yang terlalu mahal.
“Menurut saya yang paling penting, yang disampaikan Ketum Partai Golkar tadi bahwa, kita semua merasakan, demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Presiden Prabowo.
Ia meminta seluruh parpol tidak malu mengakui bahwa sistem politik dalam pemilu di Indonesia ini terlalu mahal.
“Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,” jelasnya.
Lantas ia meminta seluruh ketum partai politik yang datang di HUT Partai Golkar untuk menyepakati adanya perubahan sistem politik.
“Kembali ke serius ya, ini bener Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan di PDIP, kawan-kawan dari parpol lain, mari kita berpikir. Mari kita tanya apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari,” tutupnya.
Wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo ini mendapat beragam tanggapan dari pengamat maupun pengurus partai politik. Ada yang mendukung, tapi banyak pula yang tidak setuju jika pemilihan langsung dikembalikan lagi ke sistem lama dimana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan dukungan dengan wacana Prabowo tersebut.
“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” terang Aboe Bakar, dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).
Sejalan dengan Prabowo, perihal anggaran Pilkada juga menjadi sorotan Aboe Bakar.
“Harus diakui, memang Pilkada Serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tambah Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.
Selain itu Aboe Bakar menyatakan bahwa politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam Pilkada.
“Saya terima banyak laporan soal money politics, Ini merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka,” lanjut anggota Komisi III DPR tersebut.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ungkapnya.
Aboe Bakar menyampaikan bahwa evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.
“Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” tukasnya. (807)
