SEMARAPURA | patrolipost.com – Rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Klungkung berlangsung di ruang sidang Sabha Nawa Natya Kantor DPRD Klungkung, Selasa (5/8/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD I Wayan Baru tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Menyikapi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Nasional Solidaritas gabungan 3 partai antara lain Nasdem, Demokrat dan PSI melalui Jubirnya Ketut Sukma Sucita yang juga menjabat Ketua Partai Nasdem Klungkung menyatakan secara umum materi muatan program yang tertuang di dalamnya berisi beberapa inovasi-inovasi atapun terobosan baru dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sangat diapresiasi. Fraksi Nasional solidaritas mendorong peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya semata berdasarkan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) dimana seperti direncanakan seolah-olah ada peningkatan.
Permasalahan sampah juga mendapat atensi Fraksi Nasional Solidaritas. Menurutnya sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan estetika.
“Kami Fraksi Nasional Solidaritas melihat belum adanya langkah-langkah konkret dan kesungguhan dari Pemerintah Klungkung dalam upaya penanganan sampah. Dalam konteks penanganan sampah yang berkelanjutan, kami memandang perlu adanya implementasi langkah-langkah strategis yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan sumber daya yang optimal, agar tidak ada lagi polemik sampah yang menjadi ajang politisasi setiap hajatan. Sehingga dapat terwujudnya Semarapura sebagai kota yang bersih dan sehat,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu misi kerja Bupati Klungkung adalah meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan secara komperhensif. Wacana Pemerintah Klungkung untuk meningkatkan status RS Gema Santhi dari Tipe D ke Tipe C perlu ditindaklanjuti seiring dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin tinggi di kepulauan tersebut.
Selain peningkatan status RS Gema Santhi, ada pula wacana Bupati Klungkung untuk menaikkan status RSUD Klungkung dari tipe B menjadi tipe A. Hal ini tentunya disambut dengan gembira. Namun kami, dari Fraksi Nasional Solidaritas menginginkan bahwa wacana tersebut bukan sekedar omon omon belaka.
“Peningkatan status Rumah Sakit menjadi tipe A, diperlukan beberapa persyaratan, tentunya tidak mudah dan tidak murah. Seperti misalnya ketersediaan dokter spesialis dengan pendidikan subspesialis yang harus sesuai dengan kualifikasi dan memiliki sertifikasi sesuai dengan standart rumah sakit tipe A,” ujarnya.
Untuk mencapai hal itu Fraksi Nasional Solidaritas sarankan, kerjasama dengan pihak ketiga atau kerjasama operasional (KSO) bisa menjadi salah satu opsi yang dapat diambil rangka meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan guna mendukung mutu dan pelayanan RSUD Klungkung. Hal ini pun sudah terlebih dahulu dilakukan oleh beberapa Kabupaten lain di Bali.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah, langkah konkrit apa yang sudah saudara Bupati lakukan dalam mewujudkan program peningkatan mutu RSUD Klungkung tanpa harus membebani APBD maupun menggunakan dana BLUD? Mengingat hal ini belum tercapai setelah seratus hari kepemimpinan saudara Bupati,” ujarnya.
Fraksi Nasional Solidaritas juga soroti kurangnya lampu penerangan jalan di Kabupaten Klungkung. Salah satunya di sepanjang jalan dari Desa Tojan menuju Watu Klotok. Dimana telah beberapa kali terjadi kecelakaan akibat penerangan yang minim, dan belakangan marak terajadi aksi kejahatan pembegalan di daerah tersebut. Hal ini tentunya sangat meresahkan sebab seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, jalur tersebut menjadi jalur yang sering dilewati.
“Kami Fraksi Nasional solidaritas juga mencermati penataan wilayah pantai dan Pura Watu Klotok yang kumuh dan sangat memperihatinkan. Apalagi Pura Watu Klotok merupakan salah satu Pura Kahyangan Jagat yang tentunya akan dikunjungi oleh pemedek umat Hindu dari seluruh Bali. Mohon tanggapan saudara Bupati terkait kondisi ini,” cecar Sukma Sucita.
Disamping itu dia juga singgung jumlah toilet di ruang terbuka publik di Klungkung masih sangat minim. Perbandingannya sangat jauh dengan jumlah pengunjung ruang terbuka publik tersebut. Dan kondisinya pun kadang sangat memprihatinkan. Salah satu contohnya adalah di Lapangan Klungkung. Dengan bertambahnya jumlah pengguna lapangan Klungkung, terutama saat Car Free Day dan saat adanya kegiatan pasar malam atau saat gelaran konser.
“Karena pada kenyataannya toilet di Lapangan Puputan Klungkung seringkali terkunci sehingga kerap terjadi tindakan kencing sembarangan di lapangan, yang tidak hanya membuat bau tidak sedap, tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kebersihan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius,” pungkasnya. (855)
