JAKARTA | patrolipost.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma ke depannya tidak akan memberikan bantuan langsung tunai dan digantikan secara elektronik untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan kementeriannya.
Risma mengatakan di kepemimpinannya nanti, semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial. Penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial selanjutnya tidak perlu membutuhkan orang ketiga. Demikian disampaikan Risma usai melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy kepada dirinya di Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
“Kita tidak akan ada bantuan kes, jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan teknologi dan informasi sehingga bisa dilihat siapapun,” ungkap Risma.
Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial. Ke depan dirinya akan memaksimalkan teknologi dan informasi sehingga semuanya bisa terpadu. Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru.
“Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali,” ujarnya.
Risma juga akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
“Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk,” tutur Risma, Mantan Walikota Surabaya itu.
“Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan,” ungkapnya.
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan. Namun semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.
“Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat,” ungkap Risma. (305/prc)
