BANGLI | patrolipos.com – I Made Subrata dan Ngakan Made Kutha Parwata akhirnya secara resmi mendaftar sebagai pasangan Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada Bangli 2020 di Partai Golkar, Sabtu (21/12) siang. Pendaftaran berlangsung di Sekretariat DPD II Partai Golkar Bangli di Jalan Merdeka, Kelurahan Bebalang, Bangli.
Pendaftaran Made Subrata dan Ngakan Kutha Parwata diterima oleh Tim Penjaringan disaksikan pengurus DPD II Partai Golkar Bangli dan DPD I Partai Golkar, seperti Dewa Made Widiasa Nida.
Di sela-sela kegiatan, Made Subrata mengatakan sesuai dengan komitmen, dirinya bersama Ngakan Kutha Parwata mendaftaran diri selaku paket bupati dan wakil bupati.
“Hari ini mendaftar sebagai satu paket,” ungkapnya. Politisi asal Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani ini berharap mendapat rekomendasi untuk maju dalam Pilkada 2020 lewat kendaraan partai Golkar.
“Untuk yang pertama kami bisa mendapatkan rekomendasi sehingga tujuan pokok kami bisa tercapai begitu juga harapan masyarakat,” ujarnya.
Saat disinggung terkait persaingan dengan Sekda Bangli IB Gede Giri Putra dan mantan Perbekel Awan, Sang Nyoman Putra Erawan yang juga akan mendaftar di Partai Golkar, Made Subrata mengatakan, semua orang memiliki hak berhak mencalonkan dan dicalonkan. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya proses yang berlangsung di partai.
Sementara itu, Ngakan Kutha Parwata yang sudah mendaftar secara resmi di Partai Golkar, statusnya masih menjadi kader PDIP Bangli. Terkait langkah yang diambilnya itu, mantan Ketua DPRD Bangli ini mengaku sudah tahu betul risiko yang akan terjadi.
“Saya paham betul, dimana pun berorganisasi pada saat kita keluar dari tata regulasi itu sendiri sudah pasti ada sanksi. Pada hari ini saya sudah niatkan diri saya untuk masuk ke mekanisme pendaftaran Partai Golkar. Jadi untuk risiko yang terjadi sudah tidak jadi masalah lagi,” kata politisi asal Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku ini.
Ngakan Kutha mengaku jika dibutuhkan dan minta untuk masuk di Partai Golkar, dirinya mengaku siap. “Jika ada peluang kenapa tidak. Bila saat itu terjadi dan belum ada sanksi dari PDIP, ya kita ajukan pengunduran diri,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar Bangli, I Nyoman Budiada mengatakan kehadiran Made Subrata dan Ngakan Kutha Parwata tidak lain untuk mendaftar diri sebagai satu paket calon bupati dan wakil bupati Bangli. Kemudian dari berkas pendaftaran yang disetorkan keduanya langsung diverfikasi kelengkapannya.
“Dari persyataran yang ada, baik itu persyaratan umum maupun khusus dinyatakan sudah lengkap. Dengan demikian kami di Tim Penjaringan mengeluarkan berita acara penyerahan dokumen pendaftaran,” jelas Nyoman Budiada yang juga Wakil Ketua DPRD Bangli ini.
Menurut Nyoman Budiada, terkait pendaftaran Made Subrata-Ngakan Kutha akan dilaporkan kepada DPD I Golkar. “Pendaftaran hari ini tetap kami laporkan dulu secara lisan, menyusul laporan serta penyerahan berkas ke DPD I,” ujarnya sembari mengatakan pendaftaran Made Subrata dan Ngakan Kutha disaksikan juga oleh pengurus DPD I Partai Golkar Bali.
Dalam kesempatan tersebut Made Widiasa Nida yang juga anggota badan pemenangan pemilu Partai Golkar mengatakan terkait pelaksanaan Pilkada, Partai Golkar Bali telah membentuk tim Pilkada Kabupaten. Untuk 2020 ada 6 kabupaten yang melaksanakan Pilkada, salah satu Bangli.
Kemudian hari ini (Sabtu) sudah mendaftar paket Made Subrata dan Ngakan Kutha Parwata. Ditanya soal rekomendasi, kata Dewa Nida, sesuai dengan arahan ketua umum terpilih, untuk memprioritaskan kader. “Made Subrata sudah menjadi kader Golkar dan sudah ber-KTA,” ujarnya.
Lanjutnya dari 6 kabupaten yang melaksanakan Pilkada, Bangli menjadi perhatian khusus. Disebutkan bahwa dalam pelaksanaan HUT Golkar di Bangli akan dihadiri Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih. Bahkan direncanakan akan dihadiri ketua umum.
“Lagi dua hari Plt akan hadir dalam acara HUT dan itu artinya Bangli jadi perhatian khusus, termasuk juga kabupaten lainnya,” sebutnya.
Dewa Nida menambahkan untuk rekomendasi lebih cepat lebih baik dan diperkirakan rekoemndasi turun setelah tanggal 15 Januari 2020 mendatang. Hal ini dikarenakan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar terbentuk.
“Setelah susunanan kepengurusan terbentuk, baru bisa keluar rekomendasi,” imbuhnya seraya mengaku sudah melaporkan 6 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada pada 2020 mendatang. (750)
