SEMARAPURA | patrolipost.com – Rapat Paripurna DPRD Klungkung yang digelar di ruang rapat Sabha Nawa Natya, Selasa (14/3) dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2022 dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom SH. Dalam penyampaian LKPJ yang disampaikan Wabup Made Kasta, serta dihadiri Dandim 1610 Klungkung, Letkol Inf Armen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD Klungkung.
Wabup Made Kasta dalam penyampaian LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2022 menyatakan selain memenuhi kewajiban konstitusi juga dimaksudkan sebagai upaya membangun transparansi dan memperkuat checks and balances penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD. Untuk itu, LKPJ Bupati Klungkung Tahun 2022 ini memuat tentang berbagai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung, baik makro maupun mikro, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan dan tugas Kepala Daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 antara lain Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klungkung pada Tahun 2022 sebesar minus 3,12 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai minus 0,23 persen dan di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi Bali sebesar 4,48 persen.
PDRB atas harga berlaku pada Tahun 2022 mencapai sekitar 9,210 triliun rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8,534 triliun rupiah. PDRB atas harga konstan mengalami peningkatan dari 5,595 triliun rupiah menjadi 5,770 triliun rupiah.
Lapangan usaha pendukung utama struktur perekonomian Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan minum dan industri pengolahan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 sebesar 72,55 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 71,75.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan antara lain Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp 1,150 triliun lebih, dari target pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp 1,123 triliun lebih, atau mencapai 102,37 persen.
Realisasi Belanja pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp 1,209 triliun lebih atau lebih rendah sebesar Rp 76,03 miliar lebih dari target sebesar Rp 1,285 triliun lebih.
Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung didasarkan pada Undang -Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2022 penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri 6 bidang, urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri 18 bidang, urusan pilihan terdiri dari 7 bidang, urusan pemerintahan fungsi penunjang yang terdiri dari 7 bidang dan urusan pemerintahan umum yang terdiri dari 217 program , 417 kegiatan dan 943 sub kegiatan.
“Keberhasilan Pembangunan yang kita laksanakan tersebut dilandasi dengan semangat Gema Santi telah terbukti membawa Kabupaten Klungkung diakui di tingkat Nasional mendapatkan PenghargaanAdipura,dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 tahun berturut-turut,seta mendapatkan Penghargaan Kabupaten Peduli HAM7tahunberturut-turut,” ungkapnya.
Selain itu menuut Wabup Kasta ,TOSS Klungkung Raih TOP 5 Inovasi Pelayananan Publik Sangat Terpuji , disamping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekuranganatau kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Hal ini, tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang masih dihadapi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan, kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, khususnya Anggota Dewan yang terhormat, dengan bersinergi mencari solusi atas segala permasalahan yang ada,” pungkas Wabup Made Kasta. (855)
