DENPASAR | patrolipost.com – Menyikapi polemik yang melanda KPK belakangan ini, elemen mahasiswa terdiri dari Komda III PP PMKRI, Korwil V PP GMKI, PC KMHDI Denpasar, dan PC IMM Badung menggelar diskusi “KPK Kenapa Ya?” yang diselenggarakan di rumah Coffee and Community Hub, Selasa (15/6/2021). Diskusi ini dihadiri puluhan peserta dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
Diskusi yang dimoderatori Arya Gangga ini menghadirkan 2 narasumber, yakni Aktivis Mahasiswa, Eka Dharmayuda dan DPD PGK Kota Denpasar, Irfan Maulana.
Melalui forum diskusi ini, elemen mahasiswa menyediakan ruang untuk saling berbagi perspektif khususnya terkait isu KPK. Diskusi yang digelar ini merupakan salah satu upaya untuk mengasah nalar kritis isu kebangsaan yang sedang terjadi saat ini. Terutama mengasah kepekaan mahasiswa maupun generasi muda agar lebih semangat lagi dalam mencintai dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Dalam diskusi Eka Dharmayuda memaparkan sejarah perjalanan KPK, perspektif RUU KPK tahun 2019 hingga polemik tes wawasan kebangsaan menurut kacamata sebagai aktivis mahasiswa.
Sementara DPD PGK Kota Denpasar, Irfan Maulana menuturkan belakangan ini KPK banyak mengalami dinamika, baik itu yang bermula dari internal maupun eksternal. Gelombang dinamika tersebut tentunya akan sangat memengaruhi stabilitas kinerja KPK.
“Selain upaya penyidikan dan penyelidikan, KPK juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait literasi antikorupsi. Saya rasa itu yang seharusnya kita dorong, agar semakin masif hingga menyentuh lapisan akar rumput,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, ketika literasi publik terkait tindak pidana korupsi terbangun dengan baik, rasanya dinamika yang sedang melanda lembaga anti rasuah tersebut tidak semakin berlarut-larut.
“Artinya sebagai masyarakat atau publik kita bisa menyikapi isu KPK dengan bijak dan tidak terjerumus dalam pusaran pembicaraan yang tidak jelas kemana muaranya,” jelasnya.
Pihaknya juga menyebutkan masih banyak kasus-kasus korupsi yang menjadi tugas rumah KPK yang harus segera diselesaikan. Menurutnya bukan hanya KPK, namun semua elemen yang dengan sadar memahami betapa sulitnya memberantas praktik korupsi bisa turut menjaga stabilitas kinerja KPK.
Tidak hanya itu, peran serta pemerintah dan kelompok masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung upaya-upaya yang dilakukan KPK. Komitmen pemerintah sebagai lembaga eksekutif juga harus tegas ketika berpihak kepada KPK, begitupun juga dengan kelompok masyarakat.
“Sebagai bangsa yang berkebudayaan dengan segala pernak-perniknya, sudah seharusnya kita berjalan bersama melawan tindakan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya.
Pihaknya mengimbau agar semakin bijak lagi dalam menyikapi sebuah isu kebangsaan dan tidak menelan mentah-mentah persoalan yang mencuat di ruang publik.
Selain itu, diskusi ini diharapkan dapat memberi pemahaman bahwa korupsi merupakan musuh nyata yang harus diberantas. Bukan hanya tugas KPK, namun semua elemen masyarakat khususnya mahasiswa bisa turut andil membantu KPK dalam menjalankan tugasnya.
Sedangkan kepada pemerintah diharapkan agar mempertegas keberpihakannya kepada KPK, bukan hanya sebatas kata-kata, namun juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata. (cr02)
