JAKARTA | patrolipost.com – Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi mengusulkan agar pemesanan pelat nomor kendaraan menggunakan nama seseorang dihargai Rp 500 juta. Menurutnya, hal itu jauh lebih realistis daripada menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembuatan surat izin mengemudi (SIM).
Firman mulanya ingin menambah PNBP dari pembuatan pelat nomor dengan nama seharga Rp 500 juta. Hal ini menindaklanjuti penggunaan pelat RF untuk pejabat yang tak tepat sasaran.
Firman menyebutkan hal itu sebagai usulan ke pemerintah. Jika ada beberapa nama yang sama, menurut Firman, mereka yang menawarkan harga paling tinggi berhak mendapatkan pelat.
“Besok kita harapkan pemerintah bisa menerbitkan suatu keputusan, nomor itu bisa saya pakai contoh itu mobil ‘Yusri 1’, Pak. Kalau dia berani bayar Rp 500 juta untuk lima tahun kenapa tidak, tapi masuk PNBP, Pak,” kata Firman.
“Itu jauh lebih realistis, bebas ganjil genap kita tawarkan. Kalau nama Yusri-nya ada 16 orang yang mengajukan, kita lelang Pak sampai paling mahal tertinggi siapa, (dananya) masuk negara lagi, Pak,” sambungnya.
Menurut dia, hal itu jauh lebih realistis daripada pemasukan PNBP dari SIM yang mekanismenya, masih ditemukan oknum nakal. Ia berharap pembuatan SIM tak lagi dijadikan target pemasukan.
“Jauh lebih realistis, ketimbang mohon maaf, kami mohon maaf sekali lagi, SIM jangan dijadikan target Pak. Kami khawatir Kasatlantas kami jualan lagi, nggak lulus, dilulus-lulusin, Pak. Sudah terjadi, yang belum waktunya pindah golongan, dipindahkan Pak ngejar PNBP,” ungkapnya.
Ia berharap penawaran pelat nomor dengan nama bisa ditanggapi secara positif. Ia menjanjikan akan ada perbaikan data terkait pencatatan pelat nomor itu.
“Barangkali penawaran ini kami harapkan dukungan dari bapak moga-moga bisa terbit. nanti pelat nomor kita perbaiki, Pak, data ranmor (kendaraan bermotor) kita pastikan, siapa yang berminat dengan nomor-nomor tertentu toh masuk semua ke data kita sejak diterbitkan sampai kepada pencatatan apabila tercatat di ETLE,” ucap dia.
“Ini menjadi solusi alternatif untuk menambah PNBP negara. Selain tadi kami upayakan dari dana tilang yang selama ini nggak tahu ke mana Pak,” pungkasnya. (305/dtc)
