DENPASAR | patrolipost.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prajaniti Hindu Indonesia secara khusus mendatangi Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio di Kantor Kemen Parekraf Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Kedatangan pengurus DPP Prajaniti terkait pernyataan Wishnutama yang akan menyulap Bali menjadi tujuan wisata ramah Muslim.
Rombongan DPP Prajaniti berjumlah 9 orang dipimpin Ketua Umum KS Arsana. Sedangkan Menteri Wishnutama didampingi Deputi BPIK Kemenpar Giri Adnyani, pakar pariwisata Prof I Gde Pitana, Asisten Deputi yang membawahi wilayah Indonesia Timur termasuk Bali, dan Staf Kementerian.
“Dialog ini merupakan respon Menteri atas surat DPP Prajaniti yang menyesalkan pernyataan Wishnutama akan menjadikan wisata Bali ramah Muslim,” demikian rilis DPP Prajaniti yang diterima patrolipost.com, Kamis (14/11/2019).
Dalam dialog itu Wishnutama menyampaikan bahwa pernyataan/wawancara yang dimuat di media tidak dituliskan utuh sebagaimana fakta dalam acara wawancara Menteri dengan wartawan pada saat itu. Berita dan video yang beredar ada yang tidak nyambung antara judul, isi, dan konteksnya. Bahkan berita dan video yang disebarkan justru tidak menyampaikan hal utama pernyataannya tentang pentingnya pelestarian budaya Nusantara yang justru sangat dia tinggi.
Wishnutama menjelaskan bahwa kata “muslim friendly” yang dimaksudkan bukan dalam arti “ramah” namun seperti halnya “children friendly” ataupun “diasble friendly”, dalam arti bila wisatawan muslim dapat dengan gampang mengakses dimana tempat ibadah terdekat, restoran halal, dll.
Atas hal ini Prajaniti menyarankan agar Bapak Menteri membuat keterangan pers terbuka, beliau memperhatikannya dengan mempertimbangkan dampaknya.
Menteri Wishnutama secara terbuka meminta maaf bila berita dan video yang beredar yang tidak mencerminkan sikap, pemikiran, dan kebijakan beliau menimbulkan kegaduhan dan kesalahpahaman di masyarakat.
Menteri Wishnutama menyampaikan bahwa budaya-budaya masyarakat di Indonesia, yang memiliki keunikan masing-masing, harus di- protect dari semua trend yang ada termasuk “wisata halal”. Dia juga memastikan bahwa kebijakan kepariwisataan pada kementerian yang dipimpinnya adalah dalam kerangka melindungi alam dan menjaga kearifal lokal budaya di Indonesia.
“Menteri Wishnutama sangat mengagumi dan menghargai budaya-budaya masyarakat, dan beliau menjamin sepanjang beliau jadi menteri tidak akan membuat kebijakan yang merugikan apa lagi merusak budaya yang telah ada di Nusantara termasuk budaya masyarakat Bali,” tulis rilis Prajaniti.
Pada dialog itu Prajaniti menyampaikan bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita boleh dan wajar berbeda-beda, namun begitu dalam kehidupan bernegara maka landasannya hanya satu yaitu Pancasila. Saat ini telah banyak kegiatan di masyarakat yang menyimpang dari ideologi Pancasila, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus menjadi pelaku terdepan dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu. Menteri Wishnutama menyetujui hal ini dan akan menjadikannya dasar dalam membuat kebijakan kepariwisataan.
Prajaniti juga memberi masukan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pentingnya peningkatan quality tourism, Menteri Wishnutama sangat setuju akan hal ini.
Sembilan pengurus DPP Prajaniti yang ikut berdialog yakni Irjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman (Penasihat), Drs Sunarto, MPd (Penasihat), KS Arsana (Ketua Umum), Komang Priambada (Wakil Ketua Umum), Wayan Kantun Mandara (Ketua Bidang Agama dan Lintas Iman), Ketut Mulya Arsana (Ketua Bidang Hukum dan HAM), Ni Made Setiasih (Wakil Sekretaris Jenderal), Nyoman Sarya (Wakil Bendahara Umum), K Dwipayana (Dokumentasi). (*/807)
