LABUAN BAJO | patrolipost.com – Sejumlah sopir dump truck di Labuan Bajo mengharapkan Presiden Jokowi untuk lebih memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi sebelum meresmikan proyek Strategis Nasional di daerah. Hal ini disampaikan buntut dari rasa kekecewaan puluhan sopir mobil dump truck di Labuan Bajo yang hingga saat ini upah kerja mereka belum dibayarkan PT Wika (Wijaya Karya) selaku kontraktor pelaksana pengerjaan ruas jalan menuju kawasan Golo Mori.
“Harapan kami, para sopir ini, untuk bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kami harapkan untuk ke depannya, jika ada dana turun ke daerah, harapannya semoga dikontrol dengan baik. Ketika mau diresmikan tanya dengan baik sampai ke masyarakat. Kami tau proyek ini untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” ujar Feliks Ratu, salah seorang sopir dump truck yang memuat material gorong gorong untuk keperluan pembangunan ruas jalan dan jembatan dari Nanganae menuju Golo Mori.
“Jangan sampai Bapak buat proyek, ketika dikelola oleh perusahan – perusahaan yang tidak bertanggungjawab akhirnya kami masyarakat bawah yang jadi sengsara. Banyak proyek yang memiliki kendala seperti itu. Harapannya, kalau ketika mau datang resmikan, tanyakan sampai ke masyarakat, hak hak pekerja itu, kewajiban sudah tapi hak – hak tidak dilayani,” tambahnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah meresmikan pembangunan proyek jalan penghubung Labuan Bajo menuju kawasan Ekonomi Khusus Golo Mori pada Selasa 14 Maret lalu. Pengerjaan proyek jalan sepanjang 25 kilometer dengan anggaran Rp 481 miliar itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya (Wika).
Seusai peresmian, kepada wartawan Jokowi menyampaikan pembangunan konektivitas jalan dari Labuan Bajo menuju kawasan KEK Golo Mori diharapkan mampu mendukung perhelatan KTT Asean Summit ke 42 yang akan digelar pada bulan Mei mendatang.
Feliks merupakan satu dari puluhan sopir dump truck yang hingga saat ini menunggu realisasi pembayaran pengangkutan jasa material pendukung pembangunan ruas jalan tersebut.
Pada hari Rabu, 22 Maret 2023 lalu, Feliks bersama sejumlah sopir dump truck mendatangi kantor PT Wika yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. Mereka datang untuk menagih janji pembayaran jasa angkutan material berupa gorong-gorong, cover u-ditch (penutup gorong-gorong), dan kanstin (pembatas gorong-gorong) yang telah selesai dilakukan pengangkutannya bulan Januari 2023 yang lalu.
Mereka datang sambil membawa sejumlah spanduk yang berisikan permintaan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya bertuliskan: “PAK PRESIDEN JOKOWI JANGAN HANYA JALAN SAJA DIRESMIKAN ANAK DAN ISTRI KAMI BUTUH MAKAN, BANTU KAMI PAK JOKOWI”.
Namun kehadiran mereka tidak berhasil menemui perwakilan manajemen PT Wika. Salah seorang penjaga keamanan PT Wika menyampaikan pada saat itu, seluruh staff Wika tidak masuk kantor karena tengah menikmati hari libur Nyepi.
Spanduk permintaan terhadap Presiden Jokowi merupakan salah satu upaya yang dilakukan para sopir ini agar hak-hak mereka segera dipenuhi. Feliks menyampaikan, tuntutan mereka cukup beralasan mengingat sebelumnya mereka diberikan target oleh PT Wika untuk menyelesaikan pekerjaan mengangkut material tersebut pada bulan Januari 2023 yang lalu. Untuk menyelesaikan target ini, mereka harus bekerja lembur hingga jam 12 malam.
“Mulai dari Januari itu kami diberikan target kerja lembur, hujan tetap paksa kerja, malam di bel (telepon) untuk datang lembur itu kami datang. Lembur itu sekitar 20 kali muat, targetnya selesaikan dulu untuk muat gorong gorong baru dibayar. Janjinya selesai muat gorong gorong langsung dibayar. Setelah selesai dimuat, tapi sampai hari ini belum dibayar,” ucap Feliks
Feliks menyebutkan, untuk durasi kerja periode bulan Januari hingga Februari, dari total biaya jasa angkut sebesar Rp 30 juta lebih, baru sekitar Rp 18 juta yang telah dibayarkan oleh PT Wika untuk dia dan 7 orang teman sesama sopir dalam kelompok kerjanya. Hal ini tentu bertolak belakang dengan janji pembayaran yang seharusnya dicairkan setelah kegiatan pengangkutan selesai dilakukan.
Feliks menambahkan ia bersama 7 sopir lainnya seharusnya tidak menagih jasa sewa angkut material langsung kepada PT Wika, namun harus melalui PT Delta Putra Abadi, rekanan PT Wika dalam hal jasa angkut material gorong gorong. PT Delta Putra Abadi kemudian menyewa mobil dump truck Feliks dan 7 supir lainnya untuk kegiatan mengangkut material tersebut.
Namun, saat dimintai biaya jasa angkut, PT Delta Putra Abadi belum sanggup membayar biaya sewa dump truck Feliks dan 7 temannya karena belum dibayarkan oleh PT Wika.
“Setiap Minggu kami ketemu mereka, tapi katanya sabar terus, tidak sesuai dengan janji di awal. Kami juga sudah bujuk Pak Yos (manager operasional PT Delta Putra Abadi), tapi jawabannya itu sabar terus, sehingga hari ini kami datang bersama dengan Pak Yos untuk ketemu mereka (PT Wika). Kami sabar ini karena kami mau ikuti proses. Tapi sampai kapan?” ungkapnya.
Feliks mengakui ia dan teman temannya sangat membutuhkan uang tersebut mengingat biaya hidup di Labuan Bajo dirasakan sangat tinggi. Feliks dan ke-7 temannya bukanlah merupakan warga Labuan Bajo, melainkan warga Maumere, Kabupaten Sikka yang datang mencari rejeki di Labuan Bajo.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, ia dan teman temannya bahkan harus berutang kiri kanan. Selain itu, ia juga mengaku belum membayar biaya kontrak rumah yang disewa selama berada di Labuan Bajo. Adapun uang tabungan yang dimiliki telah habis untuk bertahan hidup di Labuan Bajo.
“Biaya hidup di Labuan Bajo ini mahal, ketika kita hanya tunggu uang itu, persediaan uang yang kami miliki malah habis hanya karena menunggu uang sewa itu cair. Kami harus cari kerja tambahan untuk tahan hidup di sini. Ada teman sopir kami dipecat karena belum setor, bos-nya pikir dia makan uangnya. Padahal belum cair. Kami harap sebelum paskah kami sudah bisa pulang bawa uang,” tuturnya.
Feliks bersama para sopir lainnya pun berharap agar hak hak mereka segera dipenuhi sehingga mereka bisa segera kembali ke daerah asalnya dengan membawa uang untuk keluarga mereka. Mereka juga berharap agar perusahaan yang ditunjuk BUMN untuk mengerjakan proyek proyek strategis nasional di daerah daerah agar juga memperhatikan kesejahteraan dan hak hak para pekerja.
Di tempat yang sama, Yosep Seran selaku manajer Operasional PT Delta Putra Abadi menyampaikan tidak hanya Feliks dan 7 temannya yang belum dibayarkan jasa angkut material, melainkan masih terdapat 2 kelompok lainnya. Total terdapat 22 tronton dan 30 dump truck yang hingga saat ini belum dilunasi pembayaran jasa angkut material tersebut.
“Yang belum dibayar ini ada 3 kelompok besar ditambah perorangan yang mencapai 8 orang. Satu kelompok ini biasanya sekitar 8-12 truck. Itu beda beda orang,” ujar Yoseph saat diwawancarai di sekitar lokasi kantor PT Wika, Rabu (22/3/2023).
Kehadiran Yosep bersama Feliks dan teman temannya ini juga ingin menuntut hal yang sama, menagih janji pembayaran dari PT Wika. PT Delta Putra Abadi dalam kontrak kerjasama dengan PT Wika diharuskan melakukan pengiriman material gorong gorong yang berasal dari Surabaya ke dalam 5 shipment.
“Kita adalah salah satu subkontraktor khusus trucking mengangkut material dari Surabaya ke Labuan Bajo. Ini kita lakukan ada 5 shipment khusus untuk muat material gorong gorong, cover gorong gorong sama kanstin, yang mulai dari Nanganae sampai Golo Mori,” ungkapnya.
Pengiriman ini dilakukan sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu dan berakhir pada bulan Februari 2023. Dari total 5 kali pengiriman ini, nilai yang harus dibayarkan mencapai Rp 18 miliar lebih. Hingga saat ini PT Wika baru membayar untuk 2 kali pengiriman saja.
“Total tagihan kita yang belum dibayarkan sekitar Rp 13 miliar dari total semua sekitar Rp 18 miliar. Kalau shipment (pengiriman) pertama dan kedua sudah dibayarkan,” tutur Yosep.
“Memang material itu kita mulai angkut dari bulan Juni 2022, mulai awal jembatan Nanganae sampe jembatan Golomori. Dengan berjalannya itu ada beberapa tagihan kita yang sering terlambat. Disini kita pakai trucking lokal. Dengan sering telatnya pembayaran ini efeknya ke teman – teman trucking lokal yang nekan kita, mau tidak mau kita tekan teman teman Wika,” lanjutnya.
Yosep berharap agar pelunasan biaya sewa angkut material ini segera dibayar PT Wika. Meski mustahil untuk mendapatkan jumlah pembayaran sisa sebanyak Rp 13 miliar, pihaknya berharap PT Wika segera membayar tagihan jasa pengiriman ke 3 yang telah ditagih bulan Oktober 2022 lalu.
“Pekerjaan sudah selesai semua bulan Februari 2023. Kalau untuk kapal kita sudah bayar, tapi yang angkutan lokal yang belum kita pelunasan semua, makanya mereka tekan kita terus. Tanggal 15 Februari 2023 sudah selesai (pengangkutan material). Untuk proses pembayarannya, yang kita mau tuntut bulan Oktober 2022 untuk shipment ke 3. Kasihan teman teman trucking lokal, sekarang mereka banyak tidak bekerja, karena mereka juga setoran. Selalu telat ke pemilik kendaraan, ini keluhan mereka selama ini ke kita,” terangnya.
Yosep menyebutkan biaya sewa pengiriman ke 3 ini setidaknya sudah dilakukan pada bulan Februari yang lalu. Namun saat ditagih, PT Wika selalu beralasan tengah menyelesaikan proses administrasi. Untuk melayani tagihan dari para sopir trucking, Yosep mengaku juga harus mengutang ke pihak lain, namun pihaknya kewalahan ketika tagihan tersebut semakin banyak. Hal ini yang menyebabkan ia harus mendatangi kantor PT Wika bersama sejumlah sopir trucking pada Rabu (22/03).
Media ini sudah berusaha menghubungi manajer proyek PT Wika, Teguh Agung guna memperoleh konfirmasi terkait hal ini melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Meski sejumlah pertanyaan wartawan terkait hal ini telah dibaca olehnya (pesan telah tercentang biru), hingga berita ini ditayang, Teguh enggan merespons. (334)
