DENPASAR | patrolipost.com – Bali hanya ingin kepastian dan keadilan! Begitu ditegaskan Ketua DPD Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry menyikapi masih setengah hatinya pemerintah pusat terkait dana bagi hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA)
Apalagi aturan terkait hal itu ditetapkan pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 2022, jelas hal ini membuat Sugawa Korry geram. Pasalnya, selama ini ia beranggapan Anggota DPR RI dan DPD RI telah berjuang terkait hal itu, namun hingga UU itu ditetapkan tak pula membuahkan hasil.
“Bali hanya butuh keadilan dan kepastian, pusat jangan setengah hati,” tandasnya.
Sugawa Korry yang hadir sebagai pembicara di acara Webinar Diskusi Catatan Akhir Tahun 2022, Sabtu (31/12/2022), yang bertajuk “Kajian Kritis Implementasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” bersama Bupati Karangasem Periode 2005-2019, I Wayan Geredeg dan Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Acara dipandu Dr. Drh. Komang Suarsana.
Lebih lanjut Sugawa Korry berujar, sebetulnya dirinya telah mendorong adanya revisi sebelum terbitnya UU No. 1 tahun 2022, maksudnya agar pusat lebih memperhatikan daerah-daerah yang tak memiliki SDA. Contohnya seperti Provinsi Bali yang sumber pendapatannya bersumber dari pariwisata.
“Meskipun Bali dan beberapa daerah lainnya sumber pendapatannya berasal dari sektor pariwisata, paling tidak ada aturan semacam Peraturan Pemerintah (PP), turunan dari UU yang mengatur hal itu,” ungkap Sugawa Korry, yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
Politisi Golkar asal Buleleng yang berencana maju ke DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang, menyampaikan dirinya kelak akan berjuang seoptimal mungkin bagi kepentingan Bali di pusat.
“Kurang kompaknya Anggota DPR RI dan DPD RI asal Bali saya perhatikan jadi persoalan di pusat,” sentil Sugawa Korry.
Ia bersama I Wayan Geredeg yang juga maju ke DPD RI di Pemilu mendatang bertekad untu menyatukan dan berjuang bersama demi kepentingan Bali. (wie)
