PADANG | patrolipost.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan gempa tektonik yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Selasa siang, merupakan gempa dangkal yang tak berpotensi tsunami
“Gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme thrust fault yang tidak berpotensi menimbulkan tsunami,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Menurut dia, episenter gempa berskala 5,7 magnitudo tersebut berada di laut dengan kedalaman 18 kilometer dan berjarak sejauh 32 kilometer ke arah Barat Laut Kepulauan Mantawai, Sumatera Barat.
Gempa dengan titik koordinat 1,72° LS ; 99,54° BT itu sempat menimbulkan guncangan yang dirasakan masyarakat beberapa saat di daerah Kepulauan Mentawai dengan skala intensitas III – IV MMI.
Getaran dengan skala intensitas III-II MMI juga dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat lain pada wilayah Kota Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang pada pukul 10:10 WIB.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tim BMKG sampai saat berita ini dipublikasikan belum mendapati adanya aktivitas gempa bumi susulan dan dampak kerusakan yang terjadi.
Dengan demikian, BMKG mengharapkan masyarakat setempat tidak terpengaruh oleh banyaknya informasi tak dapat dipertanggungjawabkan terkait gempa dan dampak lanjutan dari gempa di Mentawai tersebut.
Meskipun memang berdasarkan data sejarah dari Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terakhir diguncang gempa dengan skala 6,0 magnitudo yang masuk dalam kategori merusak pada 2 Februari 2019. Saat itu sebanyak 15 unit rumah dan satu unit gereja rusak berat di Kecamatan Sikakap.
Untuk itu Daryono menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memberikan informasi perkembangan atas kondisi tersebut memanfaatkan berbagai kanal media sosial infobmkg sehingga masyarakat bisa tetap tenang seraya meningkatkan kewaspadaan.
Sekaligus pula memberikan informasi terfaktual seputar potensi gempa bumi kepada pemerintah provinsi/kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dapat menjadi rujukan tindakan lanjutan untuk diteruskan kepada pemerintah tingkat kelurahan/desa di masing-masing daerah.
“Pastikan informasi itu resmi hanya bersumber dari BMKG, atau instansi yang membidangi lainnya,” kata Daryono. (305/jpc)
