GIANYAR | patrolipost.com – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengunjungi Kabupaten Gianyar. Hal ini terkait, pengawasan program percepatan penurunan prevalansi stunting pemerintah daerah di Bali. Rombongan terdiri dari lima orang dipimpin, Niken Ariati selaku Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK dan Kasatgas diterima Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Rabu (6/7/2022).
Bupati Gianyar dalam sambutan yang dibaca Wakil Bupati, Anak Agung Gde Mayun mengatakan, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, kondisi prevalensi stunting di Kabupaten Gianyar mencapai angka 40,99 persen atau sebanyak 16.189 jiwa balita stunting. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi prevalansi stunting di Provinsi Bali sebanyak 32,53 persen dan kondisi prevalansi stunting nasional sebanyak 37,21persen, sehingga di tahun 2018, Kabupaten Gianyar ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus Stunting. Hal ini menjadi sesuatu hal yang mengejutkan dan mengagetkan banyak pihak.
Untuk mencari penyebab terjadinya stunting yang begitu tinggi di Kabupaten Gianyar, pada tahun 2019 Pemkab Gianyar melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penyebab stunting yakni, kebiasaan ayah merokok, personal hygiene penyiapan makanan, kecukupan suplemen/vitamin, dan ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi.
Dengan melibatkan seluruh jajaran, Pemkab Gianyar terus berupaya penurunan stunting dengan meluncurkan berbagai program kegiatan. Mulai dari Pembentukan Tim Stunting Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan/Desa Adat, Program Kesehatan Prenatal dan Postnatal dalam Awig-awig Desa Adat, pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tenaga Pendamping Posyandu Berbasis Masyarakat, pembangunan TPS3R, Pencanangan satu Desa satu PAUD sekaligus memberi pembekalan kepada Bunda PAUD, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pembentukan Desa Binaan, di mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki dua desa binaan, program Posyandu terintegrasi (Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu Kejiwaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan RS Sanjiwani sebagai rumah sakit rujukan wilayah Bali Timur serta pembangunan RSUD Tipe C Payangan.
“Berkat kerja keras yang terus menerus kita giatkan, prevalensi stunting dapat ditekan sehingga menunjukkan angka prevalensi yang sangat jauh, yaitu berdasarkan data SSGBI terakhir berada di angka 5,1persen. Angka ini merupakan angka terendah secara nasional,” kata Wakil Bupati Agung Mayun.
Ditambahkan pula, saat ini IPM Kabupaten Gianyar berada di angka 77,70, lebih tinggi dari Provinsi Bali dan nasional. Angka Harapan Hidup Masyarakat sudah di angka 73,78 yang juga lebih tinggi dari Provinsi Bali dan nasional. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 33.214,84 dan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 49.734,24.
Sementara itu, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK dan Kasatgas, Niken Ariati mengatakan, cukup tertarik dengan bagaimana perjuangan Gianyar dari tahun 2013 dalam waktu 8 tahun bisa meningkatkan perbaikan dari angka prevalensi stunting dari 40,99 persen menjadi 5,1 persen. Dari data tersebut, Pemkab Gianyar dinilai memiliki komitmen untuk mengakselerasi supaya ada perbaikan stunting. Hal tersebut dilihat dari prevalensi stunting di Kabpaten Gianyar terbaik diantara kabupaten/kota di Bali. Kunjungan kali ini sekaligus juga untuk mengetahui program-program spesifik dari Gianyar yang diimpelemetasikan dalam rangka percepatan penurunan stunting sehingga bisa diadopsi oleh kabupaten/kota lainnya.
“Menurut saya, kalau Gianyar bisa, harusnya semua pemda bisa. Kalau bisa semuanya paling tidak bisa di bawah 10 persen sudah lumayan,” kata Niken Ariati.
Niken Ariati menambahkan, dilihat dari sisi anggaran, program pemerintah dari stunting 4 tahun terakhir ini tidak kurang dari Rp 30 Trilyun. Sementara di SSGBI, angka prevelensi stunting masih di angka 24,4 persen. Sehingga dibayangkan dari seratus yang lahir, terdapat 20 yang beresiko.
“Ke depan, bagaiamana generasi Indonesia dibangun kalau prevelensinya masih tinggi. Orang sudah ngomong ke Mars, kita masih dengan angka stunting. Itu menjadi konsen kami. Satu dari sisi anggaran, yang kedua dari segi kewenangan,” imbuh Niken Ariati.
Dikatakan pula, keikutsertaan KPK dalam program percepatan penurunan stunting karena berusaha untuk menjaga program. Karena, sejatinya yang namanya korupsi itu kadang-kadang program itu tidak smpai pada titik yang kita harapkan karena di tengah-tengahnya ada banyak permasalahan. Mulai dari regulasi yang abu-abu, deskresi yang tidak pada tempatnya serta benturan kepentingan pada saat menjalankan program. Ditambah lagi mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dalam konteks pengadaan barang dan jasa.
“Di wilayah kami, wilayah IV ada beberapa hal tersebut, mulai dari biaya penganggaran biaya komunikasi, kemudian juga dalam konteks pengadaan barang dan jasa pada saat DAK fisik dan DAK Non Fisik itu ada. Itu yang ingin kita jaga,” imbuh Niken Ariati.
Selanjutnya, rombongan yang terdiri dari Harun Hidayat (Spesialis Koordinasi Supevisi Madya), Tri Budi Rochmanto (Spesialis Koordinasi Supevisi Madya), Basuki Haryono (Spesialis Koordinasi Supevisi Muda), M Muslimin Ikbal (Spesialis Koordinasi Supevisi Madya) juga mengunjungi Desa Lodtunduh, Ubud sebagai salah satu desa dengan angka penurunan stunting tertinggi. Dimana saat ini tinggal 3,9 persen dari jumlah balita yang ada. (ist)
