JAKARTA | patrolipost.com – KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Andi Putra (AP) sebagai tersangka kasus suap terkait perpanjangan izin hak usaha sawit. Andi Putra diketahui menerima suap senilai Rp 700 juta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pemberian itu dilakukan secara bertahap. Andi Putra menerima suap dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR).
“Sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar Rp 500 juta. Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” papar Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).
Lili menjelaskan kasus suap ini berawal dari Sudarso yang ingin mengajukan perpanjangan hak guna usaha (HGU) milik perusahaannya di Kabupaten Kampar. Di mana perpanjangan itu disyaratkan kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.
“Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR kemudian mengajukan surat permohonan ke AP selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan,” kata Lili.
Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra melakukan pertemuan untuk mengurus perpanjangan tersebut, yang sejatinya lahan kebun di Kuansing dibutuhkan minimal Rp 2 miliar. Dengan itu Andi Putra dan Sudarso bersepakat atas pemberian uang Rp 700 juta itu guna melancarkan perpanjangan.
Atas perbuatannya tersebut, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8 Fakta Bupati Kuansing Terjerat
Andi Putra dan Sudarso belum dilakukan penahanan karena masih dilakukan pemeriksaan di Riau. Andi Putra dan Sudarso direncanakan akan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 7 November 2021.
Andi Putra akan ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, sementara Sudarso di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
“Akan dilakukan tindakan antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK dengan dilakukannya isolasi mandiri untuk kedua tersangka tersebut di Rutan tempat penahanan masing-masing,” ujarnya. (305/dtc)
