JAKARTA | patrolipost.com – Survei terbaru SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun dari 81,2 persen (November 2025) menjadi 51,1 persen (Juli 2026). Menanggapi hal itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan kerja-kerja dilakukan pemerintahan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sehingga bukan fokus untuk mengejar hasil survei.
“Sedari awal, selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari (hasil) survei ya, dan kita meyakini apa yang kita kerjakan, program yang diputuskan oleh Bapak Presiden, program yang sekarang dikerjakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, kami meyakini itu memang semua berorientasi untuk kepentingan masyarakat,” katanya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui dalam perjalanan darat menuju Jakarta dari Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026) malam.
Di dalam gerbong Kereta Api (KA) Nusantara Explorer, ia menjelaskan program-program pemerintah yang saat ini berjalan merupakan tindak lanjut dari janji-janji kampanye Presiden Prabowo saat Pilpres 2024.
“Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei, tetapi dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan sebagai janji kampanye, sebagai cita-cita kita bersama sebagai bangsa dan negara yang ingin maju, ingin sejahtera, mandiri dalam berbagai bidang, di antaranya pangan, kemudian energi, industrialisasi kita kejar, hilirisasi kita kejar,” ujar Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI itu.
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada bulan ini menerbitkan hasil survei terbarunya, termasuk mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Dari hasil survei digelar pada 5-19 Juli 2026, tingkat kepuasan terhadap pemerintah mencapai 51,1 persen.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani saat merilis hasil survei pada Minggu (26/7) menjelaskan dari angka tersebut, sebanyak 4,8 persen responden, yang berjumlah 749 orang, menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintah, kemudian 46,3 persen cukup puas.
Dia menjelaskan responden survei dipilih secara acak, tetapi mereka merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Survei digelar dengan wawancara via telepon, yaitu sebanyak 83,8 persen, sementara yang diwawancara tatap muka sebanyak 16,2 persen.
Adapun margin of error dari hasil survei tersebut sebesar kurang lebih 3,7 persen.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan hasil survei merupakan potret opini publik pada periode tertentu sehingga dapat berubah seiring perkembangan kondisi dan realisasi program pemerintah.
“Jadi, kalau kemarin beberapa bulan yang lalu seperti di laporan SMRC itu 80 persen, sekarang 50 persen, ya insyaallah nanti 80 persen lagi,” kata Qodari di Surabaya, Selasa (28/7/2026) lalu.
Qodari menilai hasil survei tidak seharusnya menjadi satu-satunya acuan dalam menilai kinerja pemerintah. Menurutnya, perlu pembanding dari lembaga survei lain agar gambaran opini publik lebih komprehensif.
Ia juga menyebut fundamental ekonomi masih baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, inflasi terkendali sekitar 3%, serta stabilitas politik yang mendukung pelaksanaan program pemerintah.
Selain itu, Qodari mengatakan sejumlah kebijakan mulai menunjukkan hasil, seperti program swasembada pangan, penetapan harga pembelian gabah Rp 6.500 per kilogram, dan kemudahan akses pupuk bagi petani.
Sementara itu, Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyatakan penurunan kepuasan terhadap Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. (ant/zar)
