GIANYAR | patrolipost.com – Meningkatkan partisipasi perempuan dalam mendukung program pemberdayaan perempuan sebagai perempuan wirausaha, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Gianyar memberikan workshop pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kepada Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Gianyar, di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar, Senin (6/11/2023).
Kepala Dinas P3AP2KB I Gusti Agung Sri Widyawati mengatakan bahwa tujuan workshop dan pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan bidang ekonomi dan mendorong ibu-ibu menjadi perempuan wirausaha.
“Tujuannya agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan jiwa sosial. Sedangkan manfaat untuk ibu-ibu sendiri, untuk perekonomian dan untuk lingkungan sosial,” ujar Sri Widyawati.
Dilanjutkannya bahwa workshop yang digelar dan pelatihan yang akan diberikan nanti adalah langkah awal dalam membangun kesadaran kesetaraan gender dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan di berbagai sektor, dan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik atas kesetaraan, partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan pengambilan keputusan.
“Harapannya, peran serta perempuan, suara perempuan, permasalahan perempuan, dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi, yang diaktualisasikan dalam program dan penganggaran yang responsif gender untuk mencapai SDGs,” lanjutnya.
Workshop tersebut dilatarbelakangi arahan Presiden RI, tentang lima isu prioritas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang harus dicapai yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Mewujudkan hal tersebut, ditekankan Sri Widyawati tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah namun perlu adanya kolaborasi semua pihak.
”Isu-isu yang ada tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah tanpa sinergi dan kolaborasi semua pihak termasuk salah satu praktiknya adalah dengan melibatkan partisipasi lembaga masyarakat yaitu organisasi perempuan dalam pembangunan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk mewujudkannya dimulai dari proses perencanaan pembangunan dengan potensi perempuan yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju.
Workshop pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi tersebut menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ida Ayu Alit Maharatni yang concern dengan permasalahan perempuan dan Anak Agung Sri Mahyuni seorang pengusaha jamur. (kominfo/abg)
