SINGARAJA | patrolipost.com – TP PKK Prov Bali selalu hadir sebagai mitra Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan program-programnya. TP PKK mempunyai dua program utama yaitu sosialisasi dan aksi sosial.
Hal itu dikatakan Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif tentang 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru dengan tema ‘Bali Pulau Organik’ di stasiun RRI Singaraja, Senin (10/4/2023).
“Sosialisasi berarti kita menyebarluaskan program-program pemerintah agar masyarakat tahu contohnya seperti saat ini, dan aksi sosial kita menyentuh langsung dan memberikan bantuan kepada masyarakat,” kata Putri Koster.
TP PKK menggandeng pakar di bidang pertanian agar bisa mengedukasi masyarakat. Bahwa leluhur masyarakat Bali mewariskan sistem pertanian terintegrasi, dengan nilai-nilai adiluhungnya.
“Sehingga mari kita kembali kepada pertanian yang menjadi jati diri kita,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster konsen dengan sistem pertanian organik dan ingin menjadikan Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyandang predikat Provinsi Hijau.
“Untuk itu mari kita bersama-sama, terutama TP PKK yang kadernya hingga ke unit terkecil masyarakat yaitu keluarga, untuk ikut aktif menyebarluaskan dan menjadikan Bali sebagai pulau organik,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, komitmen Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari Provinsi Bali, sangat sejalan dalam mengembangkan pertanian organik.
Ditambahkannya, saat ini Buleleng sudah menerapkan sistem pertanian organik, dimulai dari padi, buah-buahan dan sayuran.
“Sama seperti jargon Kabupaten Buleleng, yaitu ‘Buleleng Bisa’, maka saya kira pertanian organik bisa diimplementasikan sepenuhnya di Buleleng,” jelas Ketut Lihadnyana.
Menurutnya, pertanian organik mempunyai aspek ekonomi yang cukup tinggi, sehingga bisa menguntungkan masyarakat Bali. Sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mencakup semuanya, pertanian organik tidak hanya menyelamatkan manusia dan lingkungan Bali, tetapi juga menyelamatkan kebudayaan Bali yang sudah turun-temurun diwariskan oleh para leluhur.
Sementara Prof Damriyasa mengatakan, Pemprov Bali sedang memperbaiki sistem pertanian dari hulu ke hilir. Tidak hanya mengganti pupuk berbahan dasar kimia ke pupuk organik, tapi juga turut mengedukasi para petani hingga masyarakat tentang pentingnya implementasi pertanian organik untuk Pulau Bali.
Untuk itu, ia menegaskan semua harus bergerak simultan, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga pemangku kepentingan untuk membawa Bali menjadi ‘green province’.
Damriyasa juga menggugah akademisi dan perguruan tinggi untuk menemukan terobosan yang bisa membantu pemerintah secara cepat menjadikan Bali sebagai pulau organik, baik dalam penciptaan pupuk organik maupun sistem yang lebih baik.
Prof Supartha Utama mengungkapkan, pertanian organik tidak hanya menghasilkan bahan pangan yang berkualitas bagi masyarakatnya, namun juga sebagai salah satu upaya dalam menjaga ekosistem Bali secara berkelanjutan.
Langkah Gubernur Bali dalam menjadikan Bali sebagai Pulau Organik menurutnya sangat sistematis dan selalu memperhatikan berbagai aspek yang ditimbulkan
Pada masa transisi dari pertanian biasa ke organik, Pemprov Bali mensubsidi pupuk organik baik cair maupun padat kepada para petani, di samping juga terus berupaya mengedukasi petani.
Hingga tahun 2023 ditambahkannya sudah sekitar 10.000 atau 66% hektar lahan pertanian diubah menjadi lahan organik, sehingga diharapkan tahun 2024 atau 34% sisanya semua lahan pertanian di Bali sudah menggunakan sistem organik.
Dengan sistem pertanian organik yang dicanangkan oleh Gubernur Koster, Pemprov Bali telah berhasil menyelamatkan mata air tercemar yang dari awalnya 391 menjadi 244.
“Bayangkan jika kita tidak beralih mungkin 100 tahun lagi 1.200 mata air di Bali akan tercemar,” ucapnya. (pp03)
