DENPASAR | patrolipost.com – Secara keseluruhan, APBN di Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang baik. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja negara, meskipun mengalami kontraksi, tetap berkinerja baik. Namun demikian, berdasarkan analisis belanja pemerintah pusat di Provinsi Bali, terdapat deviasi yang cukup tinggi antara rencana dan realisasi belanja K/L Provinsi Bali. Hal ini diungkapkan oleh Teguh Dwi Nugroho, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali, dalam sesi briefing media di Denpasar pada hari Senin (26/6/2023).
Penjelasan yang disampaikan oleh Teguh Dwi tidak tanpa alasan, karena berdasarkan catatan pihaknya, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab deviasi tersebut. Misalnya, sebagian besar Satuan Kerja (Satker) dengan kode kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merencanakan penyerapan anggaran pada bulan Januari hingga April, bahkan hingga bulan Mei masih belum melakukan penyerapan sama sekali karena adanya pergantian pejabat perbendaharaan dan/atau belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan. Selain itu, Satker KPU dan Bawaslu melakukan akselerasi penyerapan sehingga realisasi belanja lebih tinggi dari rencana yang ditetapkan.
“Selain itu, kekurangan kepastian jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan di Satker juga menyulitkan Satker untuk merealisasikan belanja sesuai dengan proyeksi,” ucapnya.
Dari sisi lain, Dwi Nugroho juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bali, seperti Pelabuhan Laut Sanur, Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Jalan Tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi, Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.
“Terkait sistem penyediaan Air Baku Bendungan Sidan, alokasi anggaran untuk sistem tersebut belum dilakukan pada tahun 2023 karena keterlambatan penyelesaian Bendungan Sidan,” ungkapnya.
Hingga 31 Mei 2023, baru terealisasi sebesar 2,79% yang digunakan untuk pembangunan konstruksi Bendungan Sidan Tahap II. Progres pembangunan Bendungan Sidan cukup lambat, terutama karena karakteristik tanah dan kondisi cuaca yang tidak mendukung.
“Meskipun mengalami kendala teknis di lapangan, terutama dalam hal belanja modal, kami tetap optimis dapat menyelesaikannya, meskipun terkadang terjadi kontraksi,” pungkasnya. (wie)
