LABUAN BAJO | patrolipost.com – Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat mengancam akan melakukan aksi demonstrasi menutup akses jalan menuju Golo Mori dari Labuan Bajo. Hal ini merupakan buntut dari adanya kecurigaan PKN Mabar terhadap indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Wika).
“Rencana aksi kita lakukan dari hari Senin sampai hari Rabu (17 – 19 April 2023) dengan menghadirkan masa 1000 orang. Kita akan boikot akses ke Golo Mori,” ujar Ketua PKN Mabar, Lorens Logam, Rabu (12/4/2023).
“Perangkat lain yang akan kita bawa peti mayat berlambang PT Wika. Artinya ini menggambarkan matinya moral PT Wika yang memperkerjakan warga lokal, karena kita di sini bukan budak, ini bukan lagi zaman penjajahan. Hak-hak konstitusi masyarakat itu harus direalisasikan,” tambahnya.
Logam menyebut PT Wika merupakan pelaksana proyek pembangunan akses jalan sejauh 25 kilometer tersebut dengan total anggaran yang bersumber dari keuangan negara mencapai Rp 481 miliar. Proses pembangunan jalan yang dimulai sejak bulan April 2022 lalu ini terbagi menjadi 5 segmen, yaitu Labuan Bajo Simpang Nalis sepanjang 6,15 km, Simpang Nalis – Simpang Kenari sepanjang 6,50 km, Simpang Kenari – Warloka sepanjang 5,10 km, Warloka Tanamori sepanjang 4,25 km, dan peningkatan jalan menuju Desa Golo Mori sepanjang 3 km.
Meski telah rampung dikerjakan dan telah diresmikan Presiden Jokowi pada bulan April 2023 lalu, namun hingga kini PT Wika belum membayar hak – hak para pekerja dan supplier yang telah menyukseskan pembangunan jalan tersebut. Hal ini oleh Logam disebut sebagai suatu indikasi bentuk tindak pidana korupsi.
Namun jalan yang dibangun untuk mendukung mobilitas KTT Asean Summit 2023 tersebut terindikasi persoalan yang merugikan kesejahteraan para pekerja dan vendor selaku suksesor keberhasilan pembangunan tersebut.
“Hal yang mendasar bagi Lembaga PKN Manggarai Barat ialah penyerapan serta tepat sasaran dalam penggunaan keuangan negara yang berkaitan dengan hak para pekerja dan supplier pada pekerjaan tersebut yang belum ditunaikan, suatu bentuk indikasi dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Logam menyebutkan setelah selesai diresmikan Jokowi, Kementerian PUPR selaku pemilik anggaran telah merealisasikan 95 persen pembayaran kepada PT Wika, dan sisa anggaran 5 persen sebagai jaminan pemeliharaan. Namun sayang realisasi pembayaran tidak sampai kepada para pekerja dan supplier di Labuan Bajo. Kondisi ini menyebabkan ratusan pekerja pada sejumlah rekanan kontraktor lokal belum mendapatkan upah gaji sejak bulan Januari 2023. Presiden Jokowi pun diminta untuk secara serius menyikapi hal ini.
“Nah pekerjaan ini sudah di PHO sehingga pencairan dana 95 persen, mestinya PT Wika itu langsung distribusikan kepada teman – teman di lapangan juga. Misalnya bagi teman – teman sopir yang sudah melakukan mobilisasi material kemudian supplier juga telah menyediakan material, tentunya harus dibayar hak – hak mereka ini. Makanya kita akan lakukan blokade akses menuju ke sana supaya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi bisa menyikapi secara serius persoalan ini,” tuturnya.
“Dan saya pikir tujuan kita untuk melakukan blokade yang tentu akan mengganggu Kamtibmas dalam hal ini supaya pemerintah pusat tidak tutup mata. Keringat masyarakat di sini dalam hal ini pekerja sudah lakukan, anak istri mereka teriak di rumah, tentu ini yang menjadi persoalan moral terlepas dari persoalan hukum kontrak,” tambahnya.
Pembangunan akses jalan Labuan Bajo menuju Golo Mori disebut untuk menyukseskan pelaksanaan KTT Asean Summit bulan Mei mendatang. Kawasan KEK Golo Mori sendiri disebutkan akan menjadi salah satu venue rapat 11 kepala negara anggota Asean yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9-11 Mei 2023.
Pada kunjungan kerjanya di Labuan Bajo pada bulan April lalu, Presiden Jokowi seusai memantau kesiapan sejumlah tempat yang akan menggelar pertemuan ini menyebutkan, Kawasan KEK Golo Mori telah siap untuk menggelar KTT Asean Summit ke 42 tersebut.
Hal ini disebut juga akan digunakan sebagai upaya mempromosikan pariwisata Labuan Bajo kepada ribuan delegasi dari 11 negara Anggota Asean yang dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut.
Keluhan akan upah buruh yang belum dibayarkan ini disampaikan juga oleh Even Jehadun, salah seorang karyawan CV JH Group, salah satu kontraktor rekanan PT Wika.
“Sampai saat ini kami belum terima gaji karena PT Wika belum membayar material yang disuplai perusahaan tempat saya bekerja,” ungkapnya, Rabu (12/4).
“Yang menyedihkan itu, istri dan anak saya selalu bertanya tetapi saya selalu beralasan uang kami belum cair dari Bos,” ungkapnya.
Even menyebutkan selain dirinya, terdapat pula 40 para pekerja lainnya yang bernasib sama. Mereka belum mendapatkan gaji sejak bulan Januari 2023 lalu. Selain perusahaan tempatnya bekerja, Even menyebutkan para pekerja dari perusahaan lainnya yang menjadi rekanan PT Wika juga belum mendapatkan gaji. Meski sudah berusaha meminta kepada atasannya, namun ia menyebutkan atasannya beralasan PT Wika belum membayar jasa perusahaan mereka.
“Selain dari perusahaan kami, banyak juga pekerja dari perusahaan lain yang belum terima gaji. Itu dari bulan Januari sampai sekarang. Sudah beberapa kali minta ke Bos, tapi ternyata Bos bilang dari PT Wika itu belum bayar. Kami bingung sudah mau minta kemana. Anak istri main tanya terus di rumah,” ujar pekerja asal Orong, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ini.
Even mengharap perhatian dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan hak dari para pekerja yang telah menguras keringat dalam mengerjakan proyek tersebut.
Sebelumnya pada 22 Maret yang lalu, sejumlah sopir mobil dump truck di Labuan Bajo mengharapkan Presiden Jokowi untuk lebih memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi sebelum melakukan kegiatan peresmian pada sejumlah proyek Strategis Nasional.
Hal ini disampaikan juga merupakan buntut dari rasa kekecewaan puluhan sopir mobil dump truck di Labuan Bajo yang hingga saat ini upah kerja mereka belum dibayarkan PT Wika (Wijaya Karya) selaku kontraktor pelaksana pengerjaan ruas jalan menuju kawasan Golo Mori.
“Harapan kami, para sopir ini, untuk Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kami harapkan untuk ke depannya, jika ada dana turun ke daerah, harapannya semoga dikontrol dengan baik. Ketika mau diresmikan tanya dengan baik sampai ke masyarakat. Kami tau proyek ini untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk menyengsarakan masyarakat” ujar Feliks Ratu, salah seorang sopir dump truck yang memuat material gorong gorong untuk keperluan pembangunan ruas jalan dan jembatan dari Nanganae menuju Golo Mori.
“Jangan sampai Bapak buat proyek, ketika dikelola oleh perusahan – perusahaan yang tidak bertanggungjawab akhirnya kami masyarakat bawah yang jadi sengsara. Banyak proyek yang memiliki kendala seperti itu. Harapannya, kalau ketika mau datang resmikan, tanyakan sampai ke masyarakat, hak hak pekerja itu, kewajiban sudah tapi hak – hak tidak dilayani,” tambahnya.
Informasi yang diperoleh, adapun total tagihan pembayaran yang belum dibayarkan PT Wika kepada sejumlah rekanan mencapai Rp 34,9 miliar.
Sementara, Proyek Manager PT Wika, Teguh Agung saat dikonfirmasi terkait hal ini belum memberikan respon hingga berita ini dipublikasikan. (334)
