DENPASAR | patrolipost.com – Utang pemerintah mengalami kenaikan akibat besarnya defisit APBN. Sehingga pada bulan Januari 2021, utang pemerintah tercatat mencapai Rp 6.074,56 triliun. Dengan posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.
Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengklaim bahwa komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu, sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi. Di mana UU No 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Prof Dr I Komang Bendesa mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia mengakibatkan beban APBN semakin berat. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran banyak tersedot untuk penanggulangan Covid-19. Sehingga utang luar negeri diambil guna menutupi defisit APBN.
“Tentunya utang luar negeri juga sudah melalui pertimbangan dan hitungan yang matang dari tim ekonomi pemerintah dan posisi untuk saat ini tentunya masih terkendali dan itu lumrah terjadi di negara-negara lain,” ungkapnya.
Menurutnya yang terpenting penggunaan dana harus produktif dan bukan konsumtif semata. Lebih lanjut, Bendesa menerangkan bahwa tugas sebagai masyarakat turut mendukung dan ikut mengawasi penggunaan dananya untuk kepentingan masyarakat serta pemulihan ekonomi yang saat ini sedang terpuruk akibat Covid-19.
Selain itu, Bendesa juga mengajak kepada masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Mari kita dukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, kurangi membuat kegaduhan, karena akan memperburuk situasi dan yang paling penting mari kita taati protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dengan begitu kita harus optimis kondisi ini lekas berlalu dan ekonomi kembali pulih,” pungkasnya. (cr02)
