JAKARTA | patrolipost.com – Pemerintah akhirnya membuat kebijakan besar dengan menggratiskan biaya vaksin Covid-19 bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini mengubah rencana pemerintah sebelumnya yang menyiapkan dua skema dalam vaksinasi, yakni gratis dan mandiri. Perubahan kebijakan terbaru ini kemarin disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terhadap vaksinasi ini, Jokowi juga menegaskan akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan disuntik vaksin.
Presiden Jokowi mengatakan, revisi kebijakan ini akhirnya dilakukan setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat. Banyak kalangan mendukung penuh langkah pemerintah ini. Selain memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan penggratisan maka para spekulan vaksin akan gigit jari. Mereka gagal meraup untung besar lantaran tak ada lagi jual beli vaksin selain dilakukan resmi oleh pemerintah.
Secara global, tak hanya Indonesia yang sudah mendeklarasikan penggratisan vaksin. Hingga kemarin setidaknya sudah ada belasan negara yang melakukan langkah serupa. Di antaranya Singapura, Malaysia, Inggris, Jepang, Australia, Mesir, Prancis, Amerika Serikat, Bangladesh, Maroko dan Kanada.
Soal penggratisan ini, Jokowi mengaku negara telah menghitung ulang dengan seksama anggaran pengadaan vaksin. “Dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” katanya dalam keterangan persnya, kemarin.
Dia pun menginstruksikan kepada jajarannya baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Pihaknya juga memerintahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dalam merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. “Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ujarnya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dilakukan pada Januari 2021. Dia menandaskan bahwa vaksinasi membutuhkan waktu. Sebab untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity minimal 70% masyarakat harus divaksinasi Covid-19. “Artinya berapa? 182 juta yang harus divaksin. Bayangkan nyuntik orang, nyuntik vaksin 182 juta orang. Sehari bisa dapat berapa butuh berapa bulan,” tuturnya.
Dengan asumsi itu, maka jelas butuh waktu untuk kembali pada kondisi normal. Di sisi lain meski gratis, nantinya tidak semua rakyat akan mendapatkan vaksinasi. Salah satu kelompok masyarakat yang tidak divaksinasi adalah anak kecil. ”Yang anak kecil belum karena vaksinnya yang itu belum diujikan,” katanya saat menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) di halaman Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Soal kehalalan vaksin, menurut tokoh muslim paling berpengaruh peringkat 12 dunia tersebut, telah dikuatkab dari Kementerian Agama dan MUI dalam uji klinisnya. “Dan ini keadaan darurat yang kita semuanya tahu,” pungkasnya.
Lampu Merah Spekulan
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keputusan Jokowi dalam menggratiskan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pernyataan tersebut sekaligus memupus harapan dan merupakan ‘lampu merah’ kepada para spekulan yang hendak bermain di bisnis vaksin yang menggiurkan tersebut,” ujar Bamsoet.
Dalam hal penanganan Covid-19 , Bamsoet mendukung gagasan pengetatan kembali pembatasan sosial, baik berskala besar maupun berskala kawasan lebih kecil. Tujuannya agar laju penularan kasus Covid-19 dapat ditekan. “Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati dan mematuhi kebijakan tersebut,” katanya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyosialisasikan, mengedukasi, dan meminta masyarakat di setiap daerah untuk disiplin, memahami, serta mematuhi protokol kesehatan.
Wakil Ketua MPR Syarif Hasan juga mengapresiasi kebijakan tersebut, karena rakyat sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19 dan perekonomian nasional pun tengah mengalami kontraksi. “Saya pikir bagus, rakyat kan sekarang lagi susah, ekonomi lagi kontraksi, jadi kalau pemerintah menggratiskan kita harus apresiasi, itu angkah yang paling bagus,” kata Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, sejak awal dia menyarankan agar vaksin Covid-19 digratiskan untuk rakyat kecil, sementara bagi masyarakat yang mampu membayar secara mandiri. Soal keamanan vaksin, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menuturkan, masyarakat harus percaya dengan tes uji kelayakan vaksin yang dilakukan pemerintah. Apalagi, ini dilakukan demi keselamatan rakyat.
Di level global, selain Jokowi, kepala negara lain yang siap menerima vaksin Covid-19 adalah presiden terpilih AS Joe Biden. Dia bahkan akan melakukannya di depan umum untuk membantu meningkatkan kepercayadirian masyarakat. Vaksin yang akan digunakan di AS ialah Vaksin buatan Pfizer-BioNTech dan Moderna-NIH.
Mantan Presiden AS Barack Obama, George W. Bush, dan Bill Clinton juga turut mengantre di belakang Biden. Mereka mengaku siap menjadi role model dan mengatakan vaksin Covid-19 ditujukkan demi kebaikan dan kesehatan bersama, terutama jika sudah lolos pemeriksaan dan pengamatan para ahli kesehatan AS.
Begitu pun dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu bahkan mengatakan akan menjadi orang pertama yang disuntik Pfizer-BioNTech di Israel.
“Saya berharap masyarakat Israel akan divaksinasi. Untuk menghilangkan skeptisme, saya siap menjadi role model,” ujar Netanyahu.
Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengaku siap divaksinasi. “Saya sangat senang untuk melakukannya di depan publik,” kata Ghebreyesus. (305/snc)
