BANGLI | patrolipost.com – Untuk dapatkan data valid terkait data wajib pajak (WP) untuk pajak bumi bangunan (PBB) kembali dilakukan validasi dengan libatkan seluruh OPD di Bangli. Validasi sudah mulai berjal;an sejak bulan Mei hingga akhir November 2022.
Kepala BKPAD Bangli, Dewa Agung Bagus Riana Putra, saat dikonfirmasi mengungkapkan ada delapan area yang masuk dalam monitoring center for prevention (MCP) KPK. Adapun yang dimaksud Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Manajeman ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola keuangan daerah.
Berkaitan dengan Optimalisasi Pajak Daerah, salah satu adalah PBB. Menurut Agung Riana ada sub indikator piutang pajak daerah. “Piutang pajak daerah diantaranya PBB. Sebelumnya memang PBB dicover pusat namun sejak tahun 2014 kewenanganan dikembalikan ke daerah,” ujarnya. Kamis (1/9/2022).
Berdasarkan data dari pusat WP di Bangli 90.000. Dari jumlah tersebut baru sebagian yang membayar. Maka itu dilakukan inovasi dengan melakukan validasi data objek dan subjek pajak. Karena tidak menutup kemungkinan ada objek pajak yang sudah tidak ada, tetapi masih tercantum.
Validasi data sejatinya sudah berlangsung sejak bulan Maret lalu dan berakhir pada bulan November. Menurut Agung Riana dari pelaksanaan validasi yang dilakukan, ditemukan objek pajak yang sudah tidak ada. Hanya saja untuk jumlah belum dapat dipastikan karena validasi masih berlangsung.
“Ketika objek dan subjek pajak sudah tidak ada, maka akan kami usulkan untuk penghapusan ke BPK. Namun sebelum itu harus dilengkapi dasar pengajuannya,” terangnya.
Beber pejabat asal Desa Kayubihi ini, proses validasi melibatkan seluruh OPD di Bangli. “Optimalisasi pajak daerah masuk MCP KPK, setiap bulan dilakukan evaluasi. Karena untuk validasi, bapak bupati memerintahkan agar seluruh OPD dilibatkan,” jelasnya.
Sebelum pegawai dari lintas OPD terjun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi teknik pelaksanaan dan juga pembagian lokasi untuk validasi. Dalam pelaksanakan validasi juga melibatkan perangkat desa. “Kami siapkan SOP, jadi ketika turun sudah paham dengan tugasnya,” sebutnya. (750)
