SEMARAPURA | patrolipost.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Klungkung I Wayan Buda Parwata yang membidangi kesehatan mengatakan Komisi III mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung atas keberhasilannya mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Dengan rincian, peserta 225.168 jiwa, sedangkan tingkat keaktifan mencapai 214.200 atau 95,22 persen.
“Meskipun mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan sudah 100 persen, laporan keluhan masih muncul terkait diskriminasi layanan, kendala administratif, dan kualitas fasilitas. Warga sering berharap program ini berjalan mulus, namun beberapa laporan menyoroti adanya pasien yang sulit mendapatkan perawatan meskipun memegang kartu, atau kesulitan administratif,” ungkap Wayan Buda Parwara kritis.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait berita dan keluhan UHC:
Masalah “Real UHC”: Komisi 3 mendorong penerapan real UHC, di mana warga seharusnya mendapatkan layanan kesehatan tanpa diskriminasi ekonomi, bukan hanya sekadar administratif.
Keluhan Administrasi: Beberapa kasus masih menunjukkan pasien kesulitan atau ditolak karena masalah administratif, meskipun sudah masuk program UHC.
Terdapat keluhan terkait kecepatan pelayanan atau antrean panjang di rumah sakit yang bekerja sama.
Solusi Pemerintah: Pemerintah daerah, memastikan warga kurang mampu dapat berobat hanya dengan KTP jika UHC telah tercapai, dengan fokus menghilangkan hambatan biaya.
Secara umum, keluhan berfokus pada kesenjangan antara cakupan (yang sudah tinggi) dan kualitas atau kemudahan akses pelayanan di lapangan.
“Banyak menerima keluhan pasien terkait layanan dan menyelesaikan persoalan tersebut yang dialami oleh masyarakat klungkung dengan pola komunikasi dengan pihak manajemen RS, dinas sosial bahkan sampai ke BPJS. Pengalaman ada pasien awalnya dikenakan biaya dg dikomunikasikan ke pihak BPJS tidak jadi bayar akhirnya,” pungkasnya. (roni)
