JAKARTA | patrolipost.com – Larangan mudik Lebaran 2021 telah diberlakukan oleh pemerintah sejak tanggal 6 Mei yang lalu. Namun, di tengah larangan berpergian bagi masyarakat, tiba-tiba Indonesia kedatangan warga negara China yang disebut akan menjadi tenaga kerja di beberapa proyek strategis.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah menerapkan kebijakan yang plin-plan dalam pelaksanaan larangan mudik. Pasalnya, masyarakat dilarang berpergian ke luar kota, namun ada orang asing yang masih bebas keluar masuk negara.
Trubus menilai harusnya sejak awal bila memang mudik mau dilarang, keluar masuknya warga negara asing juga dilarang. Bila memang ada kebutuhan tenaga kerja asing yang mau masuk dia menilai harusnya ditunda dulu.
“Memang ini kebijakan paradoks, plin plan, berubah-ubah, mencla-mencle. Harusnya pemerintah ini mengenai kebijakan TKA itu bisa ditunda dulu gitu lho kan masyarakat juga dilarang berpergian,” ungkap Trubus, Selasa (11/5/2021).
Menurutnya kedatangan TKA di tengah larangan mudik akan menimbulkan kecemburuan sosial dan prasangka negatif dari masyarakat. “Ini jadinya kecemburuan sosial, prasangka negatif akan muncul dari publik,” ungkap Trubus.
Trubus menilai saat ini pemerintah seperti bingung dengan kondisi yang ada, di satu sisi harus menjaga angka Covid tidak naik, di sisi lain suasana kebatinan masyarakat adalah ingin mudik.
Akhirnya banyak kebijakan yang berubah dan terkesan setengah hati dijalankan. Karena kebijakannya sering berubah, masyarakat jadi merasa tak terlalu takut dengan adanya aturan larangan mudik.
“Jadi itu membuat pemerintah panik, bingung harus gimana, makanya banyak yang berubah. Masyarakatnya juga ngeyel jadinya karena berubah-ubah, karena kebijakannya ambigu,” ungkap Trubus.
Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini dengan diizinkannya para tenaga kerja China masuk ke Indonesia. Masyarakat, menurutnya akan merasa pemerintah pilih kasih dengan memberikan izin para pekerja asing bebas berpergian masuk ke Indonesia.
“Hal ini menunjukkan pejabat Indonesia tidak peka dengan kondisi masyarakat sekarang. Masyarakat akan merasa pemerintah pilih kasih, meskipun TKA China datang sudah sesuai prosedur,” ungkap Djoko.
Djoko mengatakan masuknya orang asing saat pelarangan mudik terjadi karena basis aturan yang digunakan pada kebijakan larangan mudik sangat lemah, hanya sebatas surat edaran. Hal ini menurutnya membuat kurang kuatnya larangan yang berlaku.
“Sedari awal harusnya kalau mau tegas, ini dibuat Perpres. Ini cuma SE aja jadinya sendiri-sendiri jalannya. Dirjennya bilang ah ini SE aja kok silakan aja masuk, SE Kemenhub dan Satgas aja ya kekuatan hukumnya lemah,” ungkap Djoko. (305/dtc)
