JAKARTA | patrolipost.com – Angka kasus Covid-19 yang bergerak dinamis berdampak pada tingkat okupansi (keterisian) tempat tidur di rumah sakit. Per 13 Oktober, okupansi ruang perawatan untuk pasien Covid-19 secara nasional mencapai 43,93 persen. Di beberapa provinsi malah telah melebihi 50 persen.
Menurut data Kementerian Kesehatan, ada 12 provinsi yang okupansi tempat tidur pasien Covid-19 di atas rata-rata nasional. Paling tinggi Sumatera Barat yang mencapai 64 persen. Disusul Banten (61 persen), Jambi (58), Riau (57), serta Jawa Barat dan DKI Jakarta (masing-masing 54 persen).
Kemudian, Kalimantan Timur (52 persen), Papua (49), Jawa Tengah (49), Bali (49), Kepulauan Riau (47), dan Sulawesi Barat (45). Untuk Jawa Timur, okupansi RS mencapai 37 persen.
Plt Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan Abdul Kadir menyatakan, data okupansi tempat tidur pasien Covid-19 terus berubah. ’’NTT okupansi terendah se-Indonesia,’’ ucapnya.
Sementara itu, klaim rumah sakit mencapai Rp12 triliun dan hingga kemarin telah dibayarkan sebanyak Rp 7,1 triliun. Kadir menyatakan, dana tersebut berasal dari Kemenkes dan BNPB. ’’Pemerintah sementara ini menyediakan Rp 21 triliun untuk klaim rumah sakit,’’ ujarnya.
Hingga kemarin, menurut data Kemenkes, klaim yang belum dibayarkan mencapai Rp 5 triliun. Kadir berjanji bahwa klaim pasien Covid-19 berjalan lancar.
Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro menyarankan ada tim khusus untuk menyelesaikan klaim. Tim tersebut akan membantu tim pusat. ’’Yang belum kerja sama dengan BPJS Kesehatan jangan didiamkan. Rumah sakit didampingi,’’ katanya.
Pengadaan Vaksin
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mengawal proses penyediaan vaksin Covid-19. Mulai penyusunan dan persetujuan uji klinis hingga pelaksanaan uji klinis.
Kamis lalu (15/10) tim Inspektur Badan POM juga berangkat ke Tiongkok untuk melakukan inspeksi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) atau good manufacturing practice (GMP) ke sarana produksi vaksin Covid-19. Ada tiga tempat pembuatan vaksin yang dikunjungi, yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino.
’’Serangkaian kegiatan inspeksi tersebut bertujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ungkap Kepala BPOM Penny K. Lukito.
Untuk menyiapkan produksi vaksin di Indonesia, BPOM menggelar rapat koordinasi persiapan industri farmasi. Rapat pada minggu lalu itu membahas ketersediaan vaksin Covid-19 dan komitmen terhadap pemenuhan aspek khasiat, keamanan, dan mutu vaksin.
Penny menyampaikan, masa pandemi memungkinkan diberikannya emergency use authorization (EUA). Fungsinya sebagai persetujuan penggunaan obat atau vaksin saat kondisi darurat kesehatan masyarakat. EUA diberikan karena semua obat dan vaksin yang akan digunakan dalam penanganan Covid-19 masih memasuki tahap pengembangan.
Penyediaan vaksin dalam negeri dilakukan melalui kerangka multilateral dan bilateral. Itu dilakukan dalam lawatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Tohir ke sejumlah negara. Misalnya, Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Inggris.
Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Febrian Alphyanto Ruddyard menuturkan, diplomasi vaksin gencar dilakukan guna memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Sebab, Badan Kesehatan Dunia (WHO) hanya menjatah vaksin untuk Indonesia sebanyak 20 persen dari total populasi. Jumlah itu sekitar 53,6 Juta vaksin. Jatah itu diperoleh melalui kerangka kerja sama multilateral, dalam hal ini melalui Covax. Yakni, kemitraan global yang bertujuan mendukung pengembangan vaksin dan berbagi akses ke sana.
Menurut dia, ketentuan itu disepakati negara-negara di Covax karena tahu kemampuan produksi vaksin tidak akan bisa mengejar jumlah seluruh masyarakat dunia dalam waktu singkat. ”Karena itu, prinsip yang dipegang WHO bukan all vaccine for all people in some countries. Tapi, lebih pada some people in all contries,” ujarnya dalam temu media secara daring kemarin (16/10).
Karena itu, lanjut dia, pemenuhan kecukupan stok vaksin dilakukan melalui kerja sama bilateral. ”Jadi, memang kerangka multilateral yang disediakan segitu, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan melalui bilateral,” ungkapnya.
Sementara itu, kemarin menjadi hari terakhir lawatan Menlu dan menteri BUMN ke Inggris dan Swiss. Retno menegaskan, perjalanan ke Inggris dan Swiss tidak hanya mengenai isu pengamanan komitmen vaksin. Namun, juga menjalin kerja sama strategis yang sifatnya lebih panjang, termasuk dengan organisasi dunia seperti WHO, GAVI, CEPI, dan Unicef. ”Hal ini memungkinkan dilaksanakan karena Indonesia, antara lain melalui Bio Farma, memiliki kapasitas untuk melakukan itu,” tegasnya.
Dalam temu media secara daring, Retno mengabarkan hasil pertemuan dengan sejumlah mitra di Swiss. Pada kerangka bilateral, delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dengan pemerintah Swiss bersama pihak swasta Swiss. Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya, apresiasi atas kebijakan Swiss memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas kerja sama pembangunan untuk 2021–2024. ”Indonesia mengusulkan kiranya isu kesehatan dapat dimasukkan sebagai salah satu bidang kerja sama. Kerja sama kesehatan ini dapat berupa, antara lain, penguatan kerja sama antarinstitusi, telemedicine, riset, dan inovasi,” tuturnya.
Selanjutnya, pertemuan dalam konteks multilateral dilakukan delegasi Indonesia di Jenewa bersama dengan CEO Gavi Covax Facility Dr Seth Berkley, Dirjen WHO Dr Tedros Ghebreyesus, dan Unicef. Dalam pertemuan itu, Indonesia berkonsultasi dan berkomunikasi secara intensif dengan berbagai organisasi tersebut terkait pengelolaan Covid-19 dan kerja sama strategis lain. Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap multilateralisme dan keinginan untuk menjadi bagian dari Covax AMC.
Kedua pihak juga membahas pengembangan vaksin. Masing-masing sepakat bahwa hal itu merupakan proses yang rumit. Selalu ada risiko dan ketidakpastian dalam pengembangannya. Karena itu, para ahli dunia akan terus berupaya untuk mendapatkan vaksin secara tepat waktu, aman, dan efektif.
Mengenai situasi pandemi saat ini, delegasi Indonesia memberikan update terkait pengelolaan Covid-19 di tanah air. Bagaimana upaya-upaya Indonesia untuk mendapatkan vaksin bekerja sama dengan beberapa negara dan upaya para ahli dalam negeri mengembangkan vaksin nasional, vaksin Merah Putih.
”Kami juga menjelaskan rencana vaksinasi dan sepakat dengan WHO untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan vaksinasi,” ungkapnya. (305/jpc)
