Wujudkan DPSP Aman dan Nyaman, Kemenparekraf dan Basarnas Siapkan Dokumen Protokol Keamanan dan Keselamatan

basarnas
Workshop Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di DPSP Labuan Bajo dilakukan di Kantor Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Selasa (28/5/2024). (ist)

LABUAN BAJO | patrolipost.com – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman di Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkeraf) bersama Basarnas berkolaborasi menyusun Dokumen Protokol Keselamatan dan Keamanan di DPSP.

Penyusunan Dokumen Protokol Keselamatan dan Keamanan ini nanti bertujuan meningkatkan pelayanan, kapasitas manajemen otoritas lokal, meningkatkan komunikasi risiko kejadian dan persepsi keselamatan dan keamanan wisata, melaksanakan protokol keselamatan bersama dalam menghadapi situasi darurat, serta meningkatkan kepercayaan wisatawan saat berkunjung di destinasi wisata.

Bacaan Lainnya

Penyusunan dan evaluasi protokol ini dilaksanakan dalam Workshop Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di DPSP Labuan Bajo dilakukan di  Kantor Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Selasa (28/5/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh lintas pemangku kepentingan seperti Pemkab Manggarai Barat, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo, Polairud, Imigrasi, TNI, BNPB, BMKG, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Noer Isrodin, Direktur Kesiapsiagaan Basarnas RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Penyusunan Dokumen Protokol Keamanan dan Keselamatan di DPSP ini merupakan pilot project, sehingga diharapkan dapat memberi dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan citra kepariwisataan di Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi ataupun implementasi dari Perjanjian Kerja Sama antara Basarnas dengan Kemenparekraf terutama dalam rangka menyusun Dokumen Protokol Keamanan dan Keselamatan pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas,” ucapnya.

Noer menyebutkan penyusunan dokumen ini merupakan pilot project dari bentuk kerja sama Basarnas dengan Kemenparekraf yang diharapkan dapat berdampak pada masyarakat di Labuan Bajo pada khususnya dan nasional pada umumnya. Selain kemenparekraf, kerja kolaborasi juga melibatkan Pemda Manggarai Barat dalam mewujudkan destinasi wisata La uam Bajo menjadi lebih nyaman, aman, dan selamat.

Lebih lanjut, Noer Isrodin juga menjelaskan, kegiatan workshop tersebut akan diadakan selama 3 hari di Labuan Bajo Flores (28-30/5/2024), dimulai dengan Sosialisasi Protokol Keamanan dan Keselamatan, Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat, dan ditutup dengan Pelaksanaan Kegiatan Latihan simulasi keselamatan di destinasi pariwisata dan Pengukuhan Kelompok Wisata Berbasis SAR.

Pelatihan ini juga akan diisi dengan praktik prosedur manajemen informasi krisis pariwisata, prosedur penanganan perdarahan dan cedera alat gerak, prosedur penanganan korban tidak sadarkan diri, prosedur penanganan luka bakar, dan prosedur evakuasi korban.

Sementara Fransiskus Sales Sodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Basarnas dan Kemenparekraf yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

“Saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Basarnas dan jajarannya serta Kemenparekraf dan juga BPOLBF yang telah menginisiasi kegiatan hari ini. Ini adalah kegiatan yang sangat strategis terutama untuk menunjang Labuan Bajo sebagai DPSP yang aman dan nyaman, terutama mengingat destinasi wisata di Labuan Bajo mayoritas berada di kawasan perairan”, Ucap Fransiskus.

Lebih lanjut, Fadjar Hutomo, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf  menyampaikan bahwa penanganan krisis kepariwisataan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor mengingat pariwisata bersifat multisektor.

“Pariwisata itu sangat multidimensi dan multisektor sehingga yang disebut krisis kepariwisataan adalah segala hal yang menimbulkan dampak negatif dan mengganggu kinerja pariwisata, jadi kesehatan, keamanan, cuaca, dan bencana, itu juga menjadi krisis dalam pariwisata. Berbagai PR-PR dari krisis ini tentu tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, sehingga butuh kerja kolaborasi lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Fadjar.

Sementara itu, Plt Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ke depan merupakan bentuk nyata dari sinergi terpadu antar pemerintah dan lintas pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem manajemen krisis pariwisata termasuk dalam penanggulangan insiden-insiden kepariwisataan yang tidak diharapkan.

“Kegiatan workshop pada hari ini yang juga akan ditutup dengan simulasi di hari Kamis (30/5) nanti dan merupakan bukti nyata dari sinergi terpadu antara pemerintah dan lintas pemangku kepentingan dalam menciptakan destinasi Labuan Bajo Flores yang aman, nyaman, dan selamat bagi wisatawan.” Ujarnya.

“Berbagai pemaparan, diskusi panel, dan praktik dalam kegiatan ini diharapkan bisa memberi gambaran kepada semua peserta terutama bagaimana respon cepat dan efektif jika terjadi insiden di lokasi kejadian di destinasi kita sebelum aparat yang berwenang tiba di tempat, karena tentu saja Basarnas dan Kemenparekraf dalam hal ini, tidak dapat berjalan sendiri,” tutup Frans. (334)

Pos terkait