BANGLI | patrolipost.com – Perwakilan Perbekel masing-masing kecamatan mendatangi rumah jabatan Ketua DPRD Bangli, I Wayan Diar, Jumat (1/5/2020). Tujuan kedatangan para perbekel yang dipimpin Ketua Forum Perbekel Kabupaten Bangli, Made Diksa tiada lain terkait kebijakan pemotongan anggaran dana desa (ADD) sebesar 40 persen untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar saat dikonfirmasi membenarkan kalau pihaknya menerima kedatangan perwakilan Perbekel masing-masing kecamatan. Menurut Wayan Diar, dalam pertemuan tersebut perwakilan perbekel yang dipimpin Ketua Forum Perbekel Bangli I Made Diksa menyampaikan keluhannya terkait kebijakan refocusing anggaran dari ADD sebesar 40 persen untuk penanganan Covid-19.
Menurut perwakilan perbekel, untuk ADD tahap pertama sudah dicairkan 60 persen yang pemanfaatanya untuk kegiatan di desa termasuk untuk gaji perangkat desa selama 6-7 bulan. Praktis jika anggaran ADD tahap dua dipotong 40 persen, maka ADD tidak bisa dicairkan lagi alias habis.
Imbasnya para perangkat desa tidak bisa menerima gaji hampir lima bulan sampai akhir tahun. “Kalau dipotong 40 persen perangkat desa terancam tidak bisa menerima gaji selama lima bulan,” ungkap Wayan Diar, Minggu (3/5/2020).
Menyikapi persolan tersebut, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan karena kebijakan refocusing anggaran sepenuhnya diserahkan kepada Bupati. Bahkan pihaknya juga tidak tahu pos anggaran mana saja yang digeser untuk penanganan Covid-19.
“Beda halnya kalau di Sekretariat Dewan berapa besaran anggaran yang dipotong untuk Covid-19, saya tahu persis,” jelas politisi PDIP ini.
Lanjut Wayan Diar, terkait pengaduan tersebut, maka pihaknya akan memfasilitasi keinginan perbekel dengan mengundang Bupati. “Untuk pertemuan dengan bupati akan dilaksanakan pada Selasa (5/5/2020) nanti,” ujar Wayan Diar.
Terpisah Bupati Made Gianyar saat dikonfirmasi terkait pemotongan ADD 40 persen untuk penangan Covid-19 menjelaskan, pemotongan anggaran tidak hanya ADD, namun beberapa pos anggaran lainnya seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP), program Gerbang Gita Santi (GGS), hibah bansos. Pemotongan dilakukan sebesar 20 persen. Namun demikian karena masih diperlukan tambahan anggaran maka disiasati dengan peminjaman.
“Dari masing-masing pos anggaran dipotong sebesar 20 persen,” jelasnya.
Menurut Bupati Made Gianyar pendapatan Bangli berkurang Rp 248 miliar. Kemudian untuk penangan Covid-19 dibutuhkan anggaran Rp 33 miliar. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan anggaran sejumlah pos anggaran dirasionalisasi. Diakui ada rencana peminjaman anggaran yakni dari ADD dan TPP. Bupati Made Gianyar mengatakan peminjaman sebesar 20 persen dari masing-masing pos.
“Kalau peminjaman di bank tentunya harus ada persetujuan dari Mendagri. Untuk proses tidak sebentar. Karena itu kami berencana meminjam dari pos anggaran ADD dan TPP,” ungkapnya.
Disinggung soal pengembalian anggaran yang dipinjam, kata Bupati Gianyar, pengembalian dilakukan di anggaran perubahan. Jika tidak dapat dipenuhi maka wajib dibayarkan pada 2021 mendatang.
“Karena ini sifatnya pinjaman, wajib kami kembalikan,” tegasnya sembari mengatakan terkait hal ini akan langsung dijelaskan kepada para perbekel dalam pertemuan 5 Mei nanti. (750)
