BANGLI | patrolipost.com – Polemik Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Bangli semakin memanas. Anggota DPRD Bangli I Bagus Made Santosa, mempertanyakan nasib usulan aspirasi masyarakat yang diajukan ke eksekutif.
Kata politisi Golkar ini, alasan proposal tidak sampai ke pihak eksekutif sebagai sesuatu yang janggal. Pasalnya, seluruh proposal telah diserahkan melalui Sekretariat DPRD dan diproses sesuai tahapan penganggaran.
Dia menilai persoalan tersebut harus dibuka secara terang. Ia menyebut proses pengusulan telah dilakukan sebelum batas waktu, dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan tahapan verifikasi teknis.
Dampaknya bukan sekadar angka di atas kertas. Sejumlah aspirasi masyarakat yang diajukan melalui Pokir ikut tersandera. Di antaranya bantuan bibit babi untuk dua kelompok, satu unit bedah rumah dan bantuan untuk kegiatan adat.
Santosa pun menepis anggapan bahwa tersendatnya Pokir semata akibat keterbatasan anggaran. Ia menilai persoalan tersebut lebih menyangkut kebijakan dan skala prioritas pemerintah daerah.
“Ini bukan soal uang tidak ada, tapi soal kebijakan dan skala prioritas. Aspirasi konstituen kami jangan sampai dianggap tidak penting,” ujarnya.
Ia mengatakan DPRD Bangli telah dua kali menggelar rapat internal untuk menyikapi persoalan tersebut. Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan anggota Dewan, melainkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui jalur resmi.
“Konstituen kami yang menyampaikan aspirasi. Jangan sampai mereka kecewa dan menganggap Dewan tidak memperjuangkan kepentingannya,” tegas Santosa.
Menurut politisi asal Desa Demulih ini, dengan tidak cairnya bantuan hibah ini tentu membuat konstituen kecewa, tapi mereka tidak kecewa kepada dirinya.
“Kami sudah mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi mereka tentu gak mungkin mereka kecewa kepada saya, justru mereka kecewa dengan pemerintah daerah,” jelas IB Santosa. (750)
