BANGLI | patrolipost.com – Kalangan anggota DRPD Bangli menuding Pemkab Bangli masih setengah hati dalam penanganan pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Buktinya hingga kini anggaran APBD belum tersentuh untuk pencegahan dan penyebaran Corona. Padahal kebutuhan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sudah sangat mendesak.
Kerisauan itu diungkapkan Ketua komisi II DPRD Bangli I Ketut Mastrem saat ditemui usai melakukan sidak ke RSU Bangli dan Dinas Kesehatan, Jumat (3/4/2020).
Menurut Ketut Mastrem, Intruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada poin ke-5 menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melakukan Refocusing anggaran dan/atau perubahan anggaran dalam waktu 7 hari semenjak Intruksi Menteri ini, untuk Percepatan Penanganan wabah Covid-19, maka akan dilakukan rasionalisasi Dana Transfer.
Terkait hal itu DPRD Bangli sudah mendesak agar eksekutif segera meng-cover anggaran untuk penanganan penyebaran virus Corona. “Dalam rapat pekan lalu sudah kami sampaikan dan mendesak Bupati yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk merealisasikan anggaran pencegahan, namun nyatanya hingga kini belum juga terealisasi. Padahal pemerintah pusat telah merestui penggunaan anggaran apapun untuk penanganan Corona,” ujar politisi dari PDIP ini.
Sementara itu di APBD tersedia anggaran tak terduga Rp 1 miliar dan anggaran tersebut sejatinya bisa dimanfaatkan, namun belum juga direalisasikan . “Jika anggaran tak terduga tidak mencukupi bisa dilakukan pergeseran anggaran, dan kami di DPRD pasti setuju anggaran manapun yang digeser, termasuk anggaran untuk perjalanan dinas,” tegas Ketut Mastrem, diamini anggota Dewan lain yakni Dewa Agung Suamba Adnyana dan I Made Sudiasa serta Mangku Kariasa.
Ruang Isolasi Hanya untuk 2 Pasien
Sementara disinggung hasil sidak di RSU Bangli, ternyata ruang isolasi peruntukkannya hanya untuk dua pasien. Begitupula rumah sakit tidak memiliki alat pengukur suhu tubuh (thermo scanner) yang semestinya ada untuk pasien dan pengunjung dan penjaga pasien.
“Ruang isolasi hanya untuk dua pasien, bagaimana jika jumlah pasien melebihi kapasitas,” ungkap Mastrem.
Sepatutnya sebagai garda terdepan paramedis saat menjalankan tugas harus didukung dengan APD yang sesuai dengan standart WHO. Dalam sidak di RSU Bangli, terungkap pula kalau Dinas Kesehatan meminjam Alat Pelindung Diri (APD) di RSU Bangli.
“Ini kan aneh. Diskes sampai meminjam APD, padahal hal ini tidak akan terjadi bila diantisipasi pemerintah sejak awal,” sebut politisi asal Desa Katung, Kecamatan Kintamani ini.
Sementara untuk ketersedian APD di RSU Bangli merupakan bantuan dari provinsi sebanyak 100 unit. “Kami juga berharap bagi paramedis diberikan insentif karena melihat risiko pekerjaan,” sebut Mastrem, seraya kembali mengegaskan anggota akan memberikan saran kepada pimpinan untuk meminta bupati segera merelokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Direktur RSU Bangli dr Nyoman Arsana mengatakan, untuk ruang isolasi memang dilengkapi dua bed, sementara untuk alat thermo scanner memang belum tersedia. “Untuk ruang isolasi terbentur ruangan dan alat penunjangnya, begitupula untuk pengukur suhu tubuh memang sempat kami anggarkan namun begitu akan dibeli harganya sudah naik,” jelasnya.
Sementara untuk insentif tenaga medis, Arsana mengaku sedang merancang dan sudah barang tentu melihat payung hukumnya.
Disisi lain saat dikonfirmasi terkait Diskes yang meminjam APD di RSU Bangli, Kepala Dinas Kesehatan Bangli dr I Nengah Nadi mengakui memang sempat berencana meminjam APD di RSU Bangli. “Memang sempat rencananya meminjam APD, tapi batal karena ternyata masih ada APD yang tersisa di Diskes,” ujarnya.
Sementara untuk pengadaan APD masih dalam proses dan nantinya untuk APD akan disebar ke tiap-tiap Puskesmas. “Masih dalam proses. Mengenai jumlahnya saya lupa, yang jelas nanti APD akan didistribusikan bagi petugas Puskesmas,” sebut Nengah Nadi.
Terpisah, Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan, terkait pananganan Covid-19 tidak ada istilah kurang anggaran. Menurut Made Gianyar bahwa pihaknya sudah menandatangani untuk pembelian APD rumah sakit dan, Dinas Kesehatan. Selain itu ada anggaran untuk pengadaan disinfektan. Namun demikian, untuk penggunaan disinfektan harus terkontrol, jangan sampai niat baik justru menimbulkan dampak lain.
“Disinfektan jangan terlalu sering dipergunakan ke tubuh. Yang perlu disemprot adalah barang-barang yang banyak disentuh orang. Yang tidak perlu tidak usah disemprot,” ujarnya sembari mengatakan sudah ada buku panduan untuk pencegahan Covid-19.
Lanjutnya, sesuai intruksi presiden semua anggaran dapat digunakan untuk penanganan Covid-19. Bupati Made Gianyar menyebutkan jika anggaran yang pertama dialihkan adalah anggaran perjalanan dinas. “Anggaran diambil dari pengalihan/pembatalan kegiatan. Ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama anggaran perjalanan dinas yang dirasionalisasi. Tidak mungkin juga kalau melakukan perjalanan dinas dalam kondisi seperti sekarang ini. Kalaupun status ini dicabut, baru berani melakukan perjalanan dinas. Kapan kasus ini akan tuntas jika mobilitas orang masih tinggi?” tegas bupati dua periode ini. (750)
